Suara.com - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menjadi satu dari empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang bakal dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (5/4/2024). Risma mengaku belum menerima undangan atau surat panggilannya.
"Nanti, undangannya belum saya terima," kata Risma di Kendari, Selasa (2/4/2024).
Baca Juga:
Kubu AMIN Akan Jadikan Menkeu Saksi Di Sidang MK, Sri Mulyani Geleng-geleng Kepala
Kendati demikian, Risma mengaku siap hadir semisal sudah menerima surat panggilan.
"Nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," ucapnya.
Selain Risma, ada tiga menteri lainnya yang diminta menghadiri sidang sengketa Pilpres 2024 untuk memberikan keterangannya di MK.
Mereka ialah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menko PMK Muhadjir Effendy.
Respons Sri Mulyani
Sri Mulyani akhirnya merespons soal niatan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang akan menjadikan dirinya sebagai saksi di sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ditanya awak media usai menghadiri acara buka puasa bersama di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (28/3/2024), Sri Mulyani tak banyak bicara. Ia hanya sebatas menggelengkan kepala dan melempar senyum.
Usai masuk ke dalam mobilnya, Sri Mulyani kemudian mengucapkan terima kasih.
Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya akan mengajukan sejumlah pejabat negara sebagai saksi dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
"Nanti pada waktunya kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat-pejabat yang kami mintakan nanti,” kata Ari usai sidang perdana PHPU di Gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3/2024).
Baca Juga:
Tag
Berita Terkait
-
Istana Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan MK Panggil 4 Menteri Jokowi
-
Tak Perlu Izin Jokowi, 4 Menteri Bisa Hadir Jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK
-
Temu Kangen Relawan di Istana, Jokowi Tegaskan Dukung Gagasan-gagasan Rekonsiliasi
-
Bakal Dihadirkan MK di Sidang Sengketa Pilpres, Airlangga Hartarto: Undangannya Belum Ada
-
Otto Hasibuan Yakin Kehadiran 4 Menteri Jokowi Pada Sidang Sengketa Pilpres Akan Menguntungkan Prabowo-Gibran
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung
-
Wamendiktisaintek Soroti Peran Investasi Manusia dan Inovasi untuk Kejar Indonesia Emas 2045
-
Rumus Baru UMP 2026, Mampukah Penuhi Kebutuhan Hidup Layak?
-
Bobol BPJS Rp21,7 Miliar Pakai Klaim Fiktif, Kejati DKI Tangkap Tersangka berinisial RAS
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang