Suara.com - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, mengatakan kehadiran empat menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 akan memudahkan kerjanya.
Sebab, dia menilai para menteri tersebut akan menyampaikan hal sebenarnya berkaitan dengan tuduhan kecurangan pemilu yang disampaikan oleh kubu pasangan calon nomor urut 1 dan 3.
"Kalau mereka dipanggil, menurut kami, kami tidak terlalu repot untuk membuktikan bahwa semua yang terkait itu tidak ada masalah," kata Otto di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Contohnya ialah mengenai tuduhan penggelontoran dana untuk bansos yang diduga dilakukan Jokowi menjelang Pemilu 2024 untuk mendongkrak suara pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Otto, hal itu akan dijelaskan secara rinci dan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam sidang sengketa pilpres.
"Saya nggak perlu lagi cari ahli-ahli yang lain lagi dong. Sudah clear kan," ujar Otto.
"Dengan dihadirkannya para menteri ini, saya punya keyakinan itu akan bisa menjelaskan persoalan dan semua masyarakat Indonesia akan melihat bahwa bansos itu tidak ada kaitannya dengan perolehan suara yang diperoleh Prabowo-Gibran," tambah dia.
Meskipun Risma juga merupakan kader PDIP yang berseberangan arah politik dengannya, Otto meyakini pernyataan Risma di hadapam majelis hakim konstitusi nanti tidak akan merugikan pihaknya.
"Saya yakim nggak merugikan. Nggak, nggak. Ceritakan dong bahwa bangsa itu sesuai dengan undang-undang, bansos itu adalah disetujui DPR dan partai," ucap Otto.
Baca Juga: Saksi Ungkap Ada Pendataan Pemilih Prabowo-Gibran untuk Diberi Bansos
"Ceritakan bahwa Jokowi maupun pemerintah telah melaksanakan bansos itu sesuai dengan perintah undang-undang," tandas dia.
Panggil Menteri
Sebelumnya diberitakan, empat menteri dalam kabinet Presiden Jokowi akan dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konsitusi (MK).
Ketua Majelis Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan para menteri itu akan dihadirkan pada Jumat pekan ini.
"Kepada para pihak perlu disampaikan hari Jumat akan dicanangkan pemanggilan pihak-pihak yang diperlukan oleh MK," kata Suhartoyo dalam ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan berdasarkan hasil rapat hakim, ada empat menteri yang akan dipanggil dihadirkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Berita Terkait
-
Gerindra Respons Tambahan Menko di Kabinet Prabowo-Gibran: Wajar, Negara Besar Kabinetnya Besar
-
Bahlil Heran Disebut Faisal Basri Bagikan Bansos Menangkan Prabowo-Gibran
-
Saksi Kubu AMIN Ungkap Aparat Kerahkan Para Kades Menangkan Prabowo-Gibran, Ketua MK: Polisi Mana Ini?
-
Saksi Ungkap Ada Pendataan Pemilih Prabowo-Gibran untuk Diberi Bansos
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
Pilihan
-
Pertamina Mau Batasi Pembelian LPG 3 Kg, Satu Keluarga 10 Tabung/Bulan
-
Keponakan Prabowo Jadi Deputi BI, INDEF: Pasar Keuangan Pasang Mode Waspada Tinggi
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
Terkini
-
Saksi Sebut Mantan Direktur SMP Kemendikbudristek Minta Bantuan Bawahan untuk Lunasi Rumah
-
Harga Kelapa Dunia Melemah, ICC Sebut Dipengaruhi Faktor Ekonomi dan Geopolitik
-
Prakiraan Cuaca BMKG: Hujan Sangat Lebat Berpotensi Guyur Jakarta Hari Ini
-
Alarm Kesehatan: Wamenkes Soroti Lonjakan Kasus Kanker Serviks di Usia 30-an
-
Maktour dalam Kasus Kuota Haji: Saksi atau Terlibat?
-
Fitnah Es Gabus Berbahan Spons, DPR Tegaskan Minta Maaf Saja Tak Cukup, Oknum Aparat Harus Disanksi!
-
Perkuat Kerja Sama Pendidikan IndonesiaInggris, Prabowo Panggil Mendikti ke Hambalang
-
MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim
-
Kemenkes Siapkan Strategi Swab Mandiri untuk Perluas Deteksi Dini Kanker Serviks
-
KPK Bakal Periksa Eks Menaker Hanif Dhakiri Terkait Kasus Korupsi RPTKA