Suara.com - Partai Demokrat tidak menutup peluang partai-partai di luar koalisi untuk bergabung belakangan ke kubu Prabowo-Gibran. Termasuk PDIP, Demokrat terbuka bila mereka mendukung pemerintahan mendatang.
Sebelumnya, Ketua BPOKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan semua kemungkinan bisa terjadi di dunia politik, tidak terkecuali bergabungnya PDIP ke gerbong partai pendukung Prabowo-Gibran.
Demokrat sendiri menanggapi positif bila memang PDIP maupun partai lainnya memutuskan bergabung di Koalisi Indonesia Maju.
"Bagus. Partai Demokrat terbuka," kata Herman dihubungi, Kamis (4/4/2024).
Bukan tanpa sebab Demokrat merespons baik bergabungnya partai lain, termasuk PDIP. Menurutnya penambahan anggota baru tentu akan memperkuat koalisi.
"Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat barisan koalisi," ujar Herman.
Serba Mungkin
Ketua DPR Puan Maharani hanya menggelengkan kepala saat ditanya menyoal hak angket. Sementara Waketum Gerindra yang juga legislator Habiburokhman girang bukan kepalang lantaran rencana menggulirkan hak angket urung terlaksana sebelum Lebaran.
Lantas apakah sikap keduanya terhadap hak angket, terutama Ketua DPP PDIP Puan menandakan sinyal PDIP memang tidak setuju dan justru berpeluang gabung ke koalisi Prabowo-Gibran?
Menanggapi pertanyaan tersebut, Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron memang semua hal serba memungkinkan, terlebih di dunia politik. Artinya peluang PDIP bergabung ke Koalisi Indonesia Maju bukan suatu hal mustahil.
"Politik itu serba mungkin, dan kita lihat saja ke depannya," kata Herman dihubungi Kamis (4/4).
Menurutnya partai-partai di koalisi pendukung Prabowo-Gibran tentu berkeinginan memiliki dukungan mayoritas di Senayan. Berdasarkan harapan ini, tentu kubu Prabowo terbuka tangan menyambut partai yang hendak gabung belakangan.
"Harapannya koalisi pendukung pemerintah juga kuat dan mayoritas di parlemen agar bisa mendukung program-program presiden," kata Herman.
Respons Puan
Ketua DPR RI Puan Maharani hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saat ditanya soal tak ada usulan menggulirkan hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 hingga rapat paripurna penutupan masa sidang sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT