Megawati Masih Tunggu Sidang Perselisihan Hasil Pemilu Selesai untuk Bertemu Prabowo

Suara.com - Pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto nampaknya belum akan terjadi dalam waku dekat ini.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu sampai MK mengumumkan hasilnya pada Senin (22/4).

"Mari kita ikuti aturan bernegara kita bahwa PDI Perjuangan masih menunggu hasil PHPU di MK yang prosesnya masih belum selesai," kata Basarah, mengutip Antara, Rabu.

Meski demikian, menurut dia antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto memiliki ikatan batin yang kuat walau belum bertemu secara fisik setelah Pilpres 2024.

"Meskipun mungkin secara fisik belum bertemu, antara hati Ibu Megawati dan Pak Prabowo, saya kira sudah saling kontak batin," ujarnya.

Basarah menegaskan Megawati memiliki hubungan yang sangat baik dengan Prabowo, sebab tak ada perpecahan di antara keduanya. Bahkan Ia yakin, keduanya sepakat kompetisi pemilihan presiden adalah sistem negara yang dilakukan setiap lima tahun sekali dalam rangka melanjutkan pembangunan bangsa.

Menurut Basarah, Megawati dan Prabowo juga sepakat bahwa pemilu merupakan wujud dari tradisi demokrasi.

"Sekali lagi, tidak pada tempatnya kalau kita harus mengatakan, diperlukan rekonsiliasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo," katanya.

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto tak selalu dipandang menjadi pertemuan yang menghasilkan kesepakatan politik.

Baca Juga: Airlangga Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati: Bagus Di Momen Bulan Suci

Adapun kesepakatan politik yang dimaksud adalah untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran apabila MK menetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan yang jika nanti MK memutuskan Pak Prabowo adalah pemenang pemilu presiden di mana PDIP harus bergabung," ujar Basarah.

Ia menegaskan bahwa doktrin politik PDI Perjuangan tidak mengenal istilah oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial, sebab Pancasila sebagai falsafah berbangsa dan bernegara mengajarkan gotong royong.

"Intinya, kita sama-sama bekerja sama, kalau kita di luar pemerintahan maka kita akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo kelak jika beliau dilantik jadi presiden dari luar kekuasaan pemerintahan," katanya.