Jawab Rumor Perpecahan di Internal PDIP, Hasto: Tidak Ada!

Suara.com - Rumor yang menyebut adanya perpecahan di internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dibantah langsung oleh Hasto Kristiyanto.

Sekjen PDIP tersebut menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.

"Tidak ada," ujar Hasto di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (12/4/2024) malam.

Penegasan tersebut disampaikan Hasto merespons pertanyaan awak media mengenai isu perpecahan di internal partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ia menilai, justru yang dirangkul merupakan nilai-nilai peradaban publik hingga demokrasi yang jujur dan adil (jurdil).

"Nilai-nilai kekuasaan untuk rakyat bukan kekuasaan untuk korporasi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Hasto menemui Megawati di kediamannya pada Jumat malam.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto disebut sebagai hal yang positif.

"Kalau pertemuan kan sebagaimana kami sampaikan itu sesuatu hal yang positif," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, di rumah Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2024).

Baca Juga: Baru Sambangi Kediaman Megawati, FX Rudy Masuk Melalui Ruang Pengamanan

Hasto mengatakan, hasil pertemuan tersebut tidak akan menggoyang prinsip Megawati dalam permasalahan sengketa Pilpres yang saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tetapi kita juga sangat memahami bagaimana ibu Mega, PDI Perjuangan, memegang prinsip-prinsip yang fundamental, bagaimana terkait dengan kecurangan Pilpres yang diproses melalui Mahkamah Konstitusi. Ada juga sidang terkait dengan PTUN sehingga tentu saja momentum kalau pertemuan setelah seluruh tahapan-tahapan itu dilakukan," jelas Hasto.

Secara personal, Hasto mengemukakan, antara Megawati dengan Prabowo tidak memiliki masalah. Hal itu tercermin dari rekam jejak mereka berdua.

Hanya saja, saat ini, lanjut Hasto, Megawati ingin memprioritaskan prosesi tentang sengketa Pilpres yang masih bergulir di MK.