Suara.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sampai sekarang belum menentukan sikap politik, berada di posisi opsisi atau masuk pemerintahan.
Namun, sejumlah kader terus agresif mengkritik keras proses pemilihan presiden (Pilpres).
Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, masyarakat saat ini melihat PDIP agresif. Meski begitu sikap yang ditunjukkan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bersayap.
"Yang diserang itu bukan Prabowo, tapi Jokowi dan keluarga besarnya. Jokowi waafwa tuha, keluarga besarnya, dan sahabat-sahabatnya. Para relawan juga dikritik dan seterusnya. Belum pernah saya nemu teman-teman PDIP itu mengkritik Prabowo Subianto. Mungkin saya salah menghitung ya, tapi kalau Pak Jokowi itu melebihi salat lima waktu sehari," ujarnya saat hadir di sebuah acara televisi dikutip dari YouTube Total Politik pada Jumat (3/5/2024).
Dia melihat ada yang belum selesai pada suasana kebatinan PDIP, sehingga terus agresif.
Namun, menurut Adi, Bulan Mei di elit PDI Perjuangan akan menentukan langkah politik pada pemerintahan baru nanti. Sejauh ini, ada dua mazhab di PDIP, yakni agresif dan akomodatif.
"Tapi bukan berarti ada lobi-lobi dan keinginan ya, endingnya tentu di Bulan Mei, di mana PDIP memutuskan ke mana sikap politik mereka. Apakah Istiqomah iman politiknya di luar (pemerintahan) atau dia akan menjadi bagian di dalam. Ini kan tergantung siapa yang kuat-kuatan membisikan kepada ketua umum mereka Megawati Soekarnoputri," katanya.
Kalau nantinya yang kuat kelompok agresif, maka PDIP besar kemungkinan berada di luar pemerintahan. Sebaliknya, bila bisikan yang masuk orang-orang yang ingin berjuang di dalam bukan tidak mungkin bersama pemerintahan Prabowo Subianto.
"Bukan tidak mungkin PDIP akan memutuskan (di dalam), karena kalau kita membaca landscape politik kita ke depan, posisi agresif itu tidak menguntungkan di 2024. Kita hitung rata-rata ada sekitar 62 persen kelompok pemilih umur 40 tahun ke bawah menyatakan jika politik mereka nggak suka dengan yang nyalak-nyalak (agresif). Mereka itu suka yang gemoy-gemoy, juga joget, dan gak berat-berat pikirannya," katanya.
Baca Juga: AHY Klaim Sudah Diskusi soal Pembangian Menteri untuk Kabinet Prabowo-Gibran, Berapa Jatah Demokrat?
"Ini tentu dihitung juga oleh kawan-kawan PDIP, jadi agresif untuk memperlebar ceruk pemilih itu terjadi 10, 15, dan 20 tahun yang lalu. Tapi ke depan sudah berpikir yang lain," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris