Suara.com - Komisaris PT Petrokimia, Noer Fajrieansyah berencana maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 lewat jalur independen. Untuk memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), relawan pun mulai mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan.
Koordinator Teman Bung Fajrie (TBF) Rachmat Ariyanto mengaku perjuangan mendapatkan KTP warga Jakarta tidaklah mudah. Bahkan, banyak orang yang menolak memberikan KTP kepada relawan.
Tak hanya itu, ada juga warga yang tak mau memberikan KTP secara cuma-cuma. Mereka, kata Rachmat, meminta imbalan seperti barang sembako.
"Jadi ketika kita minta surat dukungan ya pasti ada tuh (warga nanya) 'ada minyaknya (sembako) enggak?'," ujar Rachmat usai berkonsultasi ke KPU DKI, Senin (6/5/2024).
Rachmat menyebut perilaku masyarakat yang meminta imbalan ini merupakan imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sarat akan politik uang atau money politic.
"Banyak sekali kendalanya, pertama ya karena belum selesai soal katanya pemilu yang brutal gitu ya, soal money politic segala macam," ucapnya.
Rachmat menyatakan pihaknya tidak akan menggunakan cara money politic dalam menggalang dukungan warga. Pihaknya lebih ingin mengandalkan gerakan relawan yang kebanyakan merupakan anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Karena bang Fajrie lahir dari rahim aktivis, kebetulan dia besar dari HMI. Jadi sejauh ini 100.000 itu dikerjakan oleh kader-kader HMI Jakarta," tuturnya.
Usai berkonsultasi dengan KPU soal pemenuhan syarat untuk calon independen, Rachmat menyoroti soal persyaratan 618.968 KTP yang harus dikumpulkan kandidat independen. Sejauh ini, relawan TBF baru mengumpulkan sekitar 100 ribu KTP warga Jakarta.
Baca Juga: Ingin Maju Cagub DKI Jalur Independen, Relawan Noer Fajrieansyah Konsultasi ke KPU
Kendati demikian, ia meyakini Bendahara Umum GP Anshor itu bakal bisa memenuhi persyaratan dari KPU agar Fajrieansyah bisa menjadi kandidat Pilkada independen sampai batas waktu yang ditentukan.
"Kita akan coba maksimal tapi kan kebetulan timnya sudah sampai di lima wilayah dan sudah ada di kita sudah disesuaikan dengan apa yang diminta KPU dan kita tinggal lengkapi kekurangannya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik
-
Terjaring OTT, Gubernur Riau Abdul Wahid Digelandang ke KPK Besok