Suara.com - Komisaris PT Petrokimia, Noer Fajrieansyah berencana maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 lewat jalur independen. Untuk memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), relawan pun mulai mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan.
Koordinator Teman Bung Fajrie (TBF) Rachmat Ariyanto mengaku perjuangan mendapatkan KTP warga Jakarta tidaklah mudah. Bahkan, banyak orang yang menolak memberikan KTP kepada relawan.
Tak hanya itu, ada juga warga yang tak mau memberikan KTP secara cuma-cuma. Mereka, kata Rachmat, meminta imbalan seperti barang sembako.
"Jadi ketika kita minta surat dukungan ya pasti ada tuh (warga nanya) 'ada minyaknya (sembako) enggak?'," ujar Rachmat usai berkonsultasi ke KPU DKI, Senin (6/5/2024).
Rachmat menyebut perilaku masyarakat yang meminta imbalan ini merupakan imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sarat akan politik uang atau money politic.
"Banyak sekali kendalanya, pertama ya karena belum selesai soal katanya pemilu yang brutal gitu ya, soal money politic segala macam," ucapnya.
Rachmat menyatakan pihaknya tidak akan menggunakan cara money politic dalam menggalang dukungan warga. Pihaknya lebih ingin mengandalkan gerakan relawan yang kebanyakan merupakan anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Karena bang Fajrie lahir dari rahim aktivis, kebetulan dia besar dari HMI. Jadi sejauh ini 100.000 itu dikerjakan oleh kader-kader HMI Jakarta," tuturnya.
Usai berkonsultasi dengan KPU soal pemenuhan syarat untuk calon independen, Rachmat menyoroti soal persyaratan 618.968 KTP yang harus dikumpulkan kandidat independen. Sejauh ini, relawan TBF baru mengumpulkan sekitar 100 ribu KTP warga Jakarta.
Baca Juga: Ingin Maju Cagub DKI Jalur Independen, Relawan Noer Fajrieansyah Konsultasi ke KPU
Kendati demikian, ia meyakini Bendahara Umum GP Anshor itu bakal bisa memenuhi persyaratan dari KPU agar Fajrieansyah bisa menjadi kandidat Pilkada independen sampai batas waktu yang ditentukan.
"Kita akan coba maksimal tapi kan kebetulan timnya sudah sampai di lima wilayah dan sudah ada di kita sudah disesuaikan dengan apa yang diminta KPU dan kita tinggal lengkapi kekurangannya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
-
Dean James Masih Terdaftar sebagai Warga Negara Belanda
-
Diskon Tarif Tol 30 Persen Arus Balik: Jadwal, Tanggal dan Rute Lengkap
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
Terkini
-
Keliling Pesantren saat Lebaran, Gus Ipul Minta Doa untuk Sekolah Rakyat
-
Iran Umumkan Kapal Boleh Lewat Selat Hormuz, Kecuali Teman Israel dan Amerika Serikat
-
Jepang Krisis Energi karena Perang AS - Israel vs Iran, Cadangan BBM Mulai Dilepas
-
Gus Yaqut Dibawa ke Rutan Tanpa Borgol, KPK Sebut Aman
-
Sempat Jadi Tahanan Rumah, Gus Yaqut Disebut Derita Gerd Hingga Asma
-
KPK Ungkap Alasan Gus Yaqut Dikembalikan ke Rutan
-
Siang Ini, Wilayah Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan Lebat dan Angin Kencang
-
Siapa 0,07 Persen Rakyat Korea Utara Pemberani yang Tolak Kim Jong Un?
-
Rudal Iran Tembus Kota Nuklir Dimona, Pertahanan Udara Israel Makin Dipertanyakan
-
Hanya Berlaku Hari Ini, Tarif MRT Jakarta Dibanderol Rp243