Suara.com - Komisaris PT Petrokimia, Noer Fajrieansyah berencana maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 lewat jalur independen. Untuk memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), relawan pun mulai mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan.
Koordinator Teman Bung Fajrie (TBF) Rachmat Ariyanto mengaku perjuangan mendapatkan KTP warga Jakarta tidaklah mudah. Bahkan, banyak orang yang menolak memberikan KTP kepada relawan.
Tak hanya itu, ada juga warga yang tak mau memberikan KTP secara cuma-cuma. Mereka, kata Rachmat, meminta imbalan seperti barang sembako.
"Jadi ketika kita minta surat dukungan ya pasti ada tuh (warga nanya) 'ada minyaknya (sembako) enggak?'," ujar Rachmat usai berkonsultasi ke KPU DKI, Senin (6/5/2024).
Rachmat menyebut perilaku masyarakat yang meminta imbalan ini merupakan imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sarat akan politik uang atau money politic.
"Banyak sekali kendalanya, pertama ya karena belum selesai soal katanya pemilu yang brutal gitu ya, soal money politic segala macam," ucapnya.
Rachmat menyatakan pihaknya tidak akan menggunakan cara money politic dalam menggalang dukungan warga. Pihaknya lebih ingin mengandalkan gerakan relawan yang kebanyakan merupakan anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Karena bang Fajrie lahir dari rahim aktivis, kebetulan dia besar dari HMI. Jadi sejauh ini 100.000 itu dikerjakan oleh kader-kader HMI Jakarta," tuturnya.
Usai berkonsultasi dengan KPU soal pemenuhan syarat untuk calon independen, Rachmat menyoroti soal persyaratan 618.968 KTP yang harus dikumpulkan kandidat independen. Sejauh ini, relawan TBF baru mengumpulkan sekitar 100 ribu KTP warga Jakarta.
Baca Juga: Ingin Maju Cagub DKI Jalur Independen, Relawan Noer Fajrieansyah Konsultasi ke KPU
Kendati demikian, ia meyakini Bendahara Umum GP Anshor itu bakal bisa memenuhi persyaratan dari KPU agar Fajrieansyah bisa menjadi kandidat Pilkada independen sampai batas waktu yang ditentukan.
"Kita akan coba maksimal tapi kan kebetulan timnya sudah sampai di lima wilayah dan sudah ada di kita sudah disesuaikan dengan apa yang diminta KPU dan kita tinggal lengkapi kekurangannya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor