Suara.com - Komisaris PT Petrokimia, Noer Fajrieansyah berencana maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 lewat jalur independen. Untuk memenuhi syarat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), relawan pun mulai mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan.
Koordinator Teman Bung Fajrie (TBF) Rachmat Ariyanto mengaku perjuangan mendapatkan KTP warga Jakarta tidaklah mudah. Bahkan, banyak orang yang menolak memberikan KTP kepada relawan.
Tak hanya itu, ada juga warga yang tak mau memberikan KTP secara cuma-cuma. Mereka, kata Rachmat, meminta imbalan seperti barang sembako.
"Jadi ketika kita minta surat dukungan ya pasti ada tuh (warga nanya) 'ada minyaknya (sembako) enggak?'," ujar Rachmat usai berkonsultasi ke KPU DKI, Senin (6/5/2024).
Rachmat menyebut perilaku masyarakat yang meminta imbalan ini merupakan imbas dari Pemilihan Presiden (Pilpres) yang sarat akan politik uang atau money politic.
"Banyak sekali kendalanya, pertama ya karena belum selesai soal katanya pemilu yang brutal gitu ya, soal money politic segala macam," ucapnya.
Rachmat menyatakan pihaknya tidak akan menggunakan cara money politic dalam menggalang dukungan warga. Pihaknya lebih ingin mengandalkan gerakan relawan yang kebanyakan merupakan anggota dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
"Karena bang Fajrie lahir dari rahim aktivis, kebetulan dia besar dari HMI. Jadi sejauh ini 100.000 itu dikerjakan oleh kader-kader HMI Jakarta," tuturnya.
Usai berkonsultasi dengan KPU soal pemenuhan syarat untuk calon independen, Rachmat menyoroti soal persyaratan 618.968 KTP yang harus dikumpulkan kandidat independen. Sejauh ini, relawan TBF baru mengumpulkan sekitar 100 ribu KTP warga Jakarta.
Baca Juga: Ingin Maju Cagub DKI Jalur Independen, Relawan Noer Fajrieansyah Konsultasi ke KPU
Kendati demikian, ia meyakini Bendahara Umum GP Anshor itu bakal bisa memenuhi persyaratan dari KPU agar Fajrieansyah bisa menjadi kandidat Pilkada independen sampai batas waktu yang ditentukan.
"Kita akan coba maksimal tapi kan kebetulan timnya sudah sampai di lima wilayah dan sudah ada di kita sudah disesuaikan dengan apa yang diminta KPU dan kita tinggal lengkapi kekurangannya," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf