Bamsoet Tegaskan Pihaknya Tak Pernah Sampaikan Agar Presiden Kembali Dipilih MPR RI

Suara.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengonfirmasi adanya rencana pemilihan presiden yang kembali dilakukan oleh MPR.

“Jangan sampai ada lagi miskomunikasi, enggak pernah kami menyampaikan ‘kita akan kembali memilih presiden di MPR’. Belum ya, karena kami belum bersidang,” kata Bamsoet di DPP PKB, Jakarta Pusat, Sabtu (8/6/2024).

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa banyak persepsi yang salah di kalangan masyarakat mengenai hal ini. Bamsoet menyebut bahwa pihaknya hanya menerima berbagai aspirasi untuk amandemen UUD 1945.

“Kita juga sama-sama tahu bahwa perubahan atau amandemen itu harus melalui aturan yang sudah ditentukan UUD sesuai pasal 37, harus diusulkan oleh sepertiga, quorumnya 2/3,” tutur Bamsoet.

“Jadi yang saya sampaikan adalah menyerap aspirasi apa yang berkembang di masyrakat,” tambah dia.

Sebelumnya, Amien Rais setuju jika MPR RI kembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke lembaganya. Asalkan hal itu dilakukan dengan pertimbangan yang matang.

"Nah, jadi sekarang kalau mau dikembalikan, dipilih MPR, mengapa tidak ya," kata Amien usai silaturami kebangsaan dengan pimpinan MPR RI di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/6).

Ia lantas menyampaikan permohonan maaf ke publik pernah melakukan amendemen ketika menjadi Ketua MPR RI mengubah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke rakyat.

Ternyata, menurut dia, justru yang terjadi kekinian politik uang merajalela. Sesuatu hal yang tak pernah ada dipikiran Amien hal itu akan terjadi.

Baca Juga: Lanjutkan Safari Politik, Pimpinan MPR RI Kunjungi Kantor DPP PKB

"Jadi dulu itu kita mengatakan kalau dipilih langsung one man one vote, mana mungkin ada orang mau menyogok 120 juta pemilih. Mana mungkin, perlu puluhan, ratusan triliun, enggak, ternyata mungkin, gitu lah. Memang itu luar biasa kita ini, ya," katanya.

Ia mengatakan, amendemen UUD 1945 mengenai mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya boleh saja dilakukan, tetapi dengan pertimbangan yang matang.

"Yang penting orangnya akan berpikir, ya, punya apa, punya pertimbangan, ya. Tapi kalau rakyat pada umumnya itu biasanya, di Amerika Serikat itu ada namanya demokrasi jadi dollarkrasi, ya. Kalau kita itu demokrasi dari rupiah ke rupiahkrasi," pungkasnya.