Suara.com - Sejumlah menteri baru menunjuk pejabat baru di lingkungan kementerian mereka. Tercatat ada tiga kementerian yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mempunya sosok direktorat jenderal atau Dirjen baru.
Yang menarik, dirjen baru di tiga kementerian itu merupakan pejabat tinggi di lingkungan kepolisian. Ya, para dirjen baru di tiga Kementerian itu berstatus sebagai jenderal polisi aktif. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya:
Dirjen Perhubungan Darat
Risyapudin Nursin pada 6 Juni 2024 dilantik oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjadi Dirjen Perhubungan Darat.
Siapa Risyapudin Nursin? Ia ternyata seorang Jendera Polri aktif. Nursi lulusan Akademi Polisi pada 1989. Jabatan sebagai Dirjen Perhubungan Darat sebenarnya bukan hal baru bagi pria kelahiran November 1966.
Risyapudin Nursin memiliki latar belakang dalalm bidang lalu lintas. Ia sempat menjadi Dirlantas Polda Metro Jaya pada 2015.
Karienya terus melejit dan sempat menduduki jabatan Wakapolda Sulawesi Selatan, Kapolda Maluku Utara serta menjadi Koordinator Staf Ahli Kapolri pada 2022.
Sejumlah penghargaan pun pernah didapat Jenderal Bintang Dua ini seperti Bintang Bhayangkara Nararya, Satyalancana Pengabdian 24 tahun, Satyalancana Jana Utama, Satyalancana Bhakti Pendidikan dan Satyalancana Dharma Nusa.
Irjen Kementan
Baca Juga: Siapa Risyapudin Nursin? Jenderal Aktif Polri yang Dapat Jabatan di Kemenhub
Selanjutnya Komjen Pol Setyo Budiyanto. Ia pada Maret lalu diangkat oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan).
Pengangkatan Setyo Budiyanto ini diharapkan bisa mencegah praktik korupsi di Kementan. Apalagi Setyo memiliki rekam jejak sebagai eks penyidik KPK.
Setyo merupakan mantan Direktur Penyidik (Dirdik) KPK. Pada 2021, ia yang turun langsung pada proses penangkapan mantan wakil ketua DPR, Azis Syamsudin.
Aziz menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap terhadap AKP Stepanus Robin Pattuju. Suap diduga diberikan ketika Robin masih menjadi penyidik KPK pada 2020.
Azis Syamsuddin diduga memberikan duit sekitar Rp 3,1 miliar agar Robin mengurus penyelidikan terhadap dirinya yang sedang dilakukan KPK, yakni kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah.
Irjen Kemenkumham
Berita Terkait
-
Siapa Risyapudin Nursin? Jenderal Aktif Polri yang Dapat Jabatan di Kemenhub
-
Soal Kasus Vina Cirebon Jadi Sorotan, Menkumham: Polisi Harus Kerja Keras, Bongkar Tuntas!
-
Dari Kopi Hingga Songket: Ini Daftar Lengkap Produk Indikasi Geografis Unggulan Indonesia
-
Menkumham Serahkan Penghargaan Kepada Insan KI 2024
-
Hadapi Tantangan Terkait Kapal dan Pelabuhan, Kemenhub Gandeng Kedutaan AS Gelar Maritime Security Exercise and Workshop
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Kolaborasi Pembiayaan Hijau Kian Digenjot, Sasar Kelestarian Hutan dan Ekonomi Petani
-
Kajari Karo 'Siap Salah' di DPR, 7 Fakta Kasus Amsal Sitepu yang Divonis Bebas
-
Momen Kajari Karo Akui Salah di Depan Komisi III DPR Soal Kasus Amsal Sitepu: Siap Salah Pimpinan
-
Jadwal Pemulangan Jenazah Prajurit Indonesia Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Jumat Agung 2026 di Katedral Jakarta: Ini Jadwal Ibadah dan Lokasi Parkir Jemaat
-
Dampak Kasus Amsal Sitepu: Pekerja Kreatif Khawatir Kerjasama dengan Pemerintah
-
Demi Selat Hormuz, PBB Hari Ini Akan Putuskan Pengerahan Kekuatan Militer untuk Keroyok Iran
-
Prinsip 'No Service No Pay': Badan Gizi Nasional Bakal Cabut Insentif SPPG yang Lalai
-
Hemat BBM, Pejabat Pemkot Mataram Wajib Bersepeda ke Kantor Mulai Pekan Depan
-
Safaruddin Ngamuk di DPR, Soroti Gaji Guru Polri Rp 100 Ribu per Jam: Harusnya Rp 5 Juta per Jam!