Jadikan Anak Buah Bumper, JPU KPK Minta Hakim Tolak Pleidoi SYL: Terdakwa Kambing Hitamkan Orang Lain

Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) memiliki niat jahat atau mens rea.

Sebab, jaksa menegaskan bahwa kubu SYL telah mengakui beberapa penerimaan uang dan pembayaran untuk kepentingan pribadi dan keluarga mantan Menteri Pertanian itu.

“Akan tetapi hal tersebut hanya merupakan usaha untuk melepaskan diri terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya bersama dengan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta serta Imam Mujahidin,” kata jaksa di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Terdakwa juga menjadikan bawahannya Kasdi Subagyono selaku Sekjen Kementan yang sebagai bumper atau pelindung atas benar atau salahnya perintah terdakwa SYL dan melempar kesalahannya kepada jajaran pejabat dan pegawai Kementan atau dengan kata lain mengkambinghitamkan pihak lain,” tambah dia.

Jaksa juga menilai bahwa pleidoi atau nota pembelaan yang disampaikan SYL pada sidang sebelumnya tidak sesuai fakta hukum dan hanya menjadi upaya SYL untuk menghapus tanggungjawab hukumnya.

“Oleh karena itu, kami penuntut umum bersikap tetap pada surat tuntutan pidana yang telah dibacakan pada 28 Juni 2024 dan nota pembelaan dan penasehat hukumnyanya dinyatakan ditolak atau setidaknya dikesampingkan,” ujar jaksa.

“Kami penuntut umum memohon kepada yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan 28 Juni 2024,” tandas dia.

Dituntut 12 Tahun Bui

Dalam sidang sebelumnya, SYL dituntut 12 tahun penjara karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Baca Juga: Sebut Greenhouse Bos Parpol dari Duit Kementan, Jaksa KPK ke Kubu SYL: Gertak Sambal dan Pepesan Kosong!

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).

Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.

“Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider 4 tahun penjara,” tandas Meyer.

Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.

SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.