Suara.com - Ruang di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta yang digunakan untuk rapat paripurna anggota DPD RI pada Jumat (12/7/2024) mendadak panas. Keributan di dalam rapat tak terelakan lantaran Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dianggap tidak menggubris interupsi dari sejumlah senator.
Dalam rapat yang dipimpin La Nyalla itu di antaranya membahas persoalan perubahan Tata Tertib atau Tatib DPD RI hingga soal mekanisme penentuan paket pimpinan DPD RI periode depan.
Rapat paripurna pun sempat dihujani interupsi dari sejumlah anggota.
Suasana rapat pun memanas lantaran interupsi yang disampaikan sejumlah senator tidak ditanggapi oleh La Nyalla selaku pimpinan rapat.
Lantaran geram interupsi tidak digubris, La Nyala sampai dicap pimpinan otoriter oleh Anggota DPD RI dari Papua Barat Filep Wamafma.
Filep mempertanyakan soal perubahan Tatib yang dikerjakan lewat Panitia Khusus (Pansus). Namun dianggap tak ada hasilnya, justru akan segera diketuk palu untuk disetujui.
Filep sempat diberi kesempatan menyampaikan interupsinya oleh La Nyalla. Namu, setelah itu La Nyalla melanjutkan lagi pembacaan Tatib dari meja pimpinan.
Selain tidak menggubris interupsi di rapat, La Nyalla pun sempat mematikan mic sejumlah senator.
Saking geram, Filep pun mengumpat kata-kata pedas kepada La Nyalla selaku pimpinan rapat.
Baca Juga: Rapat Paripurna DPD Ricuh, La Nyalla Diteriaki Otoriter, Senator Dorong-dorongan Rebut Palu Sidang
"Mic dimatikan, ketua jangan otoriter. Ini otoriter ini," pekik Filep.
Sontak kericuhan semakin menjadi mana kala sejumlah anggota DPD yang hadir turun dari kursinya masing-masing untuk menuju ke meja pimpinan DPD RI untuk menyambangi La Nyalla.
Beberapa anggota DPD RI bahkan terlihat aksi saling dorong. Dan terlihat ada yang mencoba merebut palu sidang dalam rapat.
Nono Sampono, pimpinan lain di rapat pun meminta agar anggota DPD tidak melakukan kekerasan.
"Ini forum terhormat jangan ada yang terlibat kontak fisik," kata Nono.
Akhirnya sejumlah pengamanan dalam (Pamdal) yang bertugas di Komplek Parlemen langsung melerai kericuhan yang terjadi. Rapat kemudian akhirnya diputuskan untuk diskor untuk beberapa waktu mendingankan suasana.
Berita Terkait
-
Rapat Paripurna DPD Ricuh, La Nyalla Diteriaki Otoriter, Senator Dorong-dorongan Rebut Palu Sidang
-
Anggota DPD RI Protes Sidang Paripurna Masih Pakai Kertas
-
Ribut-ribut Soal Kertas, Paripurna DPD RI Diwarnai Perdebatan Hebat
-
Belum Dilantik, Komeng Berani Senggol Politik Dinasti Saat Jadi MC Acara DPD, Netizen: Langsung Ulti
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Gerindra Dukung Pilkada Balik ke DPRD: Anggaran Rp37 Triliun Lebih Baik Buat Kesejahteraan Rakyat!
-
PDIP Integrasikan Politik Tata Ruang dan Mitigasi Bencana, Terjemahkan Visi Politik Hijau Megawati
-
Demo Buruh Tolak UMP 2026, Pramono Anung: Kami Tetap Berikan Layanan Terbaik
-
Bawa Pesan Kemanusiaan dari Megawati, PDIP Kirim 30 Ambulans dan Tim Medis ke Sumatra
-
Bupati Bireuen Tinjau Jembatan Krueng Tingkeum, Siap Dukung Kelancaran Logistik Aceh-Medan
-
APBD DKI 2026 Menyusut, Ini Sektor yang Akan Jadi Fokus Utama
-
Kapal Wisata Tenggelam di Labuan Bajo, YLKI Minta Audit Independen dan Tanggung Jawab Operator!
-
1.392 Personel Siaga di Silang Monas, Kawal Aksi Buruh Hari Ini!
-
Aturan Royalti Musik Tak Kunjung Jelas, Pelaku Usaha Butuh Kepastian Hukum di Momen Nataru
-
DPRD DKI Jamin Ekonomi Jakarta Tak Akan Mati karena Aturan Kawasan Tanpa Rokok