Gerindra Dukung Pilkada Balik ke DPRD: Anggaran Rp37 Triliun Lebih Baik Buat Kesejahteraan Rakyat!

Suara.com - Partai Gerindra resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada)—mulai dari tingkat bupati, wali kota, hingga gubernur—dikembalikan melalui mekanisme pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Langkah ini diambil dengan pertimbangan efisiensi anggaran negara yang membengkak drastis serta upaya menekan ongkos politik yang kian mahal.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menegaskan bahwa wacana ini patut dipertimbangkan secara serius untuk segera diterapkan.

“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/12/2025).

Anggaran Membengkak

Salah satu sorotan utama Gerindra adalah lonjakan biaya penyelenggaraan Pilkada yang sangat fantastis. Sugiono membeberkan data perbandingan yang mencolok antara Pilkada 2015 dengan rencana di tahun 2024.

Pada tahun 2015, dana hibah APBD untuk Pilkada tercatat sekitar Rp7 triliun. Namun, angka tersebut meroket tajam menjadi lebih dari Rp37 triliun pada tahun 2024.

“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri tersebut.

Memutus Rantai Politik Berbiaya Tinggi

Baca Juga: Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum

Selain menghemat kas negara, pemilihan melalui DPRD dinilai mampu membuka pintu bagi putra-putri terbaik bangsa yang kompeten namun terganjal keterbatasan modal.

Selama ini, ongkos kampanye yang "selangit" seringkali menjadi penghambat bagi sosok berintegritas untuk maju.

“Ini yang juga kita harus evaluasi, kita harus cari bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakatnya, mengabdi kepada bangsa dan negara itu, bisa maju tanpa harus dihalang-halangi oleh angka dan biaya kampanye yang luar biasa,” ungkapnya.

Tetap Demokratis dan Minim Polarisasi

Menjawab kekhawatiran publik soal kemunduran demokrasi, Sugiono meyakinkan bahwa pemilihan oleh DPRD tetaplah demokratis. Sebab, anggota legislatif yang memilih adalah representasi sah dari pilihan rakyat di Pemilu.

Bahkan, ia menilai mekanisme ini justru memudahkan masyarakat untuk mengawasi langsung wakil-wakil mereka di parlemen daerah.

"Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” katanya.

Manfaat lain yang diharapkan adalah berkurangnya polarisasi atau keterbelahan di tengah masyarakat yang sering muncul akibat gesekan selama masa kampanye Pilkada langsung.

Meski mendukung penuh, Gerindra mendorong agar rencana ini dikaji secara mendalam dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat demi menentukan mekanisme terbaik.

Ia menekankan pentingnya transparansi agar proses di DPRD tidak menjadi ruang gelap bagi kepentingan tertentu.

“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tutup Sugiono. (Antara)