Suara.com - Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengomentari nominal biaya makan bergizi yang diproyeksikan menjadi sekitar Rp7.500 per anak.
Menurutnya, biaya tersebut sudah sangat besar untuk di beberapa daerah. Padahal, awalnya anggaran untuk program ini per anak Rp 15.000.
Akan tetapi, Muhadjir menyampaikan kalau tingkat biaya untuk program tersebut akan disesuaikan di setiap daerah.
"Saya kira untuk daerah-daerah tertentu Rp7.500 sangat besar. Tapi untuk daerah tertentu mungkin kecil. Karena itu akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah," kata Muhadjir ditemui usai perayaan Hari Anak Nasional di Ancol, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
"Kan masing-masing daerah berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah masing-masing," kata dia.
Secara umum, Kemenko PMK telah menyampaikan usulan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait pelaksanaan program tersebut.
Muhadjir menyampaikan kalau pihaknya meminta agar program makan bergizi itu tetap sejalan dengan program lain yang sudah berjalan terkait dengan penanganan stunting.
Program yang dimaksud seperti pemberian pil, penambah darah untuk remaja, makanan tambahan untuk ibu hamil, serta makanan tambahan untuk balita.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
"Insyaallah berapa pun nilainya, memenuhi standart untuk kesehatan. Kita hanya beri masukan agar itu berkesinambungan dengan program yang sudah ada," kata Muhadjir.
Sebelumnya ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, mengaku sudah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Pada pertemuan tersebut, diketahui tim Prabowo tengah mengkaji soal penurunan biaya makan bergizi menjadi Rp 7.500 hingga Rp 9.000 per anak. Nominal itu turun dari rencana sebelumnya sebesar Rp 15 ribu per anak.
Berita Terkait
-
Dukung Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol, Muhadjir Effendy Dicap Cuma Untungkan Kampus: Bikin Rakyat Sengsara!
-
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
-
Muhadjir Effendy Sarankan Kampus Swasta Naikkan Biaya Wisuda
-
Muhadjir Effendy: Bansos untuk Pihak yang Dirugikan Pejudi online Bukan Pelakunya
-
Bukan Pemain, Ini Definisi Korban Judi Online yang Dapat Bansos dari Pemerintah
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Pramono Anung Kukuhkan 1.005 Pelajar Jadi Duta Ketertiban: Jadi Mitra Satpol PP
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!