Suara.com - Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang justru mendukung mahasiswa membayar uang kuliah dengan menggunakan dana dari pinjaman online atau pinjol.
"Pernyataan itu jelas melukai dan menyayat hati masyarakat," kata Ubaid kepada Suara.com, Rabu (3/7/2024).
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia ini mengingatkan kembali gelombamg kritik dari masyarakat dan mahasiswa saat ada pemerintah merencanakan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) beberapa waktu lalu.
Menurutnya saat itu publik menyoroti mahalnya biaya kuliah dan merajalelanya komersialisasi di kampus. Padahal seharusnya keberadaan kampus bukan bertujuan untuk komersialisasi.
"Masyarakat ingin kampus itu kembali kepada jalurnya, yaitu pencerdasan dan pencerahan, serta pemberdayaan, bukan seperti saat ini, di mana kampus dijadikan lapak bisnis, apalagi bisnisnya dengan cara memeras mahasiswa lewat UKT," kata Ubaid.
"Gagasan Pak Muhadjir ini sangat memberatkan masyarakat dan hanya penguntungkan kampus dan pinjol," sambung Ubaid.
Ubaid mewanti-wanti pemerintah untuk tidak nekat menerapkan apa yang menjadi pernyataan Muhadjir tersebut. Sebabnya, bukan menolong mahasiswa, keberadaan pinjol untuk membayar uang kuliah justru berpotensi membebankan atau malah membahayakan mahasiswa itu sendiri.
"Jika dipaksa diterapkan, akan ada banyak kredit macet karena gagal bayar, bahkan mahasiswa bisa terlilit utang sampai usia tua. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang tak menentu seperti saat ini, dan juga kita punya problem 9,9 juga Gen Z yang luntang-lantung, mereka putus kuliah dan tidak kerja," tutur Ubaid.
Sebaliknya, pemerintah seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi masyarakat Indonesia. Bukan sekadar mendukung pinjol sebagai sarana mahasiswa melakukan pembayaran uang kuliah.
Baca Juga: Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
"Pemerintah harus tanggung beban pembiayaan perguruan tinggi. Jangan beban itu malah dialihkan ke masyarakat lewat UKT. Pembiayaan pendidikan itu jelas menjadi kewajiban pemerintah. Laksanakan lah itu amanat UUD 45," kata Ubaid.
Tak Larang Mahasiswa Bayar UKT Pakai Pinjol
Sebelumnya Muhadjir mengatakan bahwa mahasiswa bisa menggunakan uang Pinjaman Online (Pinjol) untuk mengurangi beban membayar uang kuliah.
Hal itu disampaikan Muhadjir di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024), menanggapi soal usulan pemberian bantuan dana kuliah kepada mahasiswa dengan melibatkan BUMN.
Muhadjir awalnya menegaskan, jika semua inisiatif untuk membantu mahasiswa keluar dari kesulitan itu harus didukung. Termasuk jika harus melalui pinjol.
"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kami dukung gitu termasuk pinjol," kata Muhadjir.
Berita Terkait
-
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Mahasiswa Tak Dilarang Bayar UKT Pakai Pinjol, Asal...
-
Didoakan Agar Bisa Berantas Tuntas Judi Online dan Pinjol, Ketum MUI: Kita Tahu Polisi Hari-hari Ini Makin Pintar
-
Skandal Pinjol Rp1,26 Miliar Guncang Indofarma, Ini Sosok Sang Dirut yang Jadi Sorotan
-
Menkominfo: Judi Online Dan Pinjol Itu Saudara Kandung, Adik Kakak
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Darurat Sampah Nasional Bukan Sekadar Masalah Infrastruktur, Tapi Krisis Perilaku Masyarakat
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional