Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Eddy Soeparno yakin partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa bersama-sama di beberapa wilayah dalam Pilkada 2024. Terlebih di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
Keyakinan tersebut disampaikan Eddy melihat adanya dinamika yang terjadi jelang Pilkada.
"Tekad awal kita adalah KIM itu solid mengusung pasangan calon secara bersama-sama, baik itu Jakarta dan Jawa Barat," kata Eddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).
Menurutnya, bila ada dinamika yang berbeda, KIM coba terus untuk disatukan. Jika tidak bisa bersama, masing-masing partai akan jalan terus di Pilkada 2024.
"Tetapi kalau memang tidak bisa, ya, kita mungkin akan maju. Karena bagaimanapun juga, KIM itu kan 4 partai. Sementara posisi yang terbuka itu hanya dua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur," katanya.
Ia mengaku memang ada beberapa hal saat ini yang masih perlu diselaraskan dalam KIM. Terlebih masing-masing partai masih ngotot mengajukan kadernya untuk bisa maju di Pilkada.
"Ditambah lagi, pasti, bagi partai mendorong kadernya menjadi sebuah kebanggaan, sehingga ya masing-masing pasti juga akan mengajukan kader," tuturnya.
Namun, Eddy merasa yakin bahwa adanya dinamika yang terjadi dalam KIM kekinian bisa dirembukan.
"Tapi nggak apa-apa, kita diskusikan itu, toh kan selama ini apapun yang bisa kita rembukkan, kita rembukkan bersama," pungkasnya.
Baca Juga: KIM Diklaim Masih Solid, Meski Terpecah di Pilkada Banten, Kaesang: Itu Biasa Saja
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menilai partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan terpecah di Pilgub Jakarta 2024.
Ia tak yakin nantinya di Pilgub Jakarta akan tercipta poros KIM melawan Anies Baswedan.
"Kayaknya nggak akan sampai pada kutub itu, kutub politiknya porosnya kayaknya polarisasi kayaknya. Sebagaimana di Banten ada polarisasi, di provinsi yang lain. Kayaknya itu juga terjadi di Jakarta," kata Syaiful Huda, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Menurutnya, jika tak ada titik temu partai-paryai KIM di beberapa daerah, maka hal itu juga akan menjadi gambaran yang akan terjadi di Jakarta.
"Kalau mereka tidak selesai di tempat-tempat yang lain kayaknya, bisa saja di DKI kemungkinan mereka nggak bisa bareng," tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!