Suara.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, William Aditya Sarana menyebut Anies Baswedan kerap menghilangkan program pendahulunya saat menjabat sebagai Gubernur DKI periode 2017-2024. Program yang telah dibuat disebutnya diklaim dan diganti namanya.
Hal ini dikatakan William membalas sindiran Anies yang menyebut Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghilangkan program bantuan untuk warga Jakarta. Menurutnya, Heru justru bertujuan baik, yakni merapikan data penerima yang selama ini berantakan.
Sebaliknya, William justru menilai Anies kerap menghapus dan mengeklaim kebijakan pendahulunya. Ia mencontohkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang kerap disebut dibuat era Anies.
Menurut William, Anies hanya mengubah nama program KJP yang dibuat era Joko Widodo saat masih jabat gubernur menjadi KJP Plus.
"Anies ini jualan program Gubernur Jokowi tapi diubah nama nya. Jadi masyarakat lupa dengan Jokowi, ingatnya Anies. Padahal semuanya sudah ada sejak Jokowi," ujar William kepada Suara.com, Senin (22/7/2024).
Apalagi, program KJP Plus ini kerap digaungkan Anies saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sering kritik Jokowi dan Heru tapi bawa-bawa program Jokowi sebagai bahan kampanye," jelasnya.
Ia pun menilai Anies merupakan contoh pemimpin yang tidak layak untuk dipilih.
"Pemimpin yang menghilangkan jejak pemimpin sebelumnya, tidak layak dipilih," pungkasnya.
Diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Usai masa jabatannya habis, Gubernur DKI diemban oleh Heru Budi Hartono sebagai Penjabat.
Pada Pilkada 2024 nanti, Anies dicalonkan maju kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Anies sebelumnya mengkritik soal kinerja Heru Budi yang dianggap menyunat kebijakann yang telah dibuat olehnya.
Anies mengklaim, selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI, kondisi Jakarta dalam keadaan baik-baik saja. Masyarakat dinilai merasakan damai dan ketenangan.
Anies juga menyebut hal itu bisa kembali, jika ia kembali menjabat sebagai Gubernur.
Berita Terkait
-
Ngaku Sudah Berjuang, PKS Kini Desak Anies Bujuk Parpol Lain Agar Berlayar Bareng di Pilkada Jakarta
-
Guyon Walau Bersaing Ketat di Survei, Ahok soal Kans Lawan Anies di Pilgub Jakarta: Tanya PDIP
-
Tepis PKB, Elite PDIP Sesumbar: Ahok Sulit Ditandingi Anies di Pilgub Jakarta
-
Elektabilitas Kaesang di Pilgub Jakarta Jeblok, Anak Buah 'Serang' Anies hingga Dicap Perusak dan Serampangan!
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Kebakaran Kantor Terra Drone Sebabkan 22 Orang Tewas, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas
-
Pemulihan Bertahap RSUD Muda Sedia: Kapan Layanan Operasi dan Rawat Jalan Kembali Normal?
-
Mantan Kapolri Da'i Bachtiar Usul Pemilihan Kapolri Tak Perlu Persetujuan DPR
-
Polisi Periksa Manajemen Terra Drone Terkait Kebakaran Maut di Kemayoran
-
Tinjau Lokasi Kebakaran di Kemayoran, Mendagri Evaluasi Kelayakan Bangunan
-
Upaya Redakan Konflik Internal, Bertemu Gus Yahya jadi Prioritas PBNU Kubu Zulfa?
-
Proyek Kereta Cepat Arab Saudi-Qatar Siap Hubungkan Dua Ibu Kota
-
Hasil Rapat Evaluasi Merekomendasikan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana di Sumut
-
Jika Terbukti Lalai, Pemilik dan Pengelola Gedung Maut Kemayoran Bisa Kena Sanksi Pidana
-
Gelombang Panas Ekstrem Kini Jadi Ancaman Baru Bagi Pekerja Dunia, Apa yang Mesti Dilakukan?