Mendadak 'Hilang' usai Dikabarkan Tersangka, Ini Alasan KPK Belum Periksa Walkot Semarang Ita

Suara.com - Wali Kita Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita sempat 'hilang' usai dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Perihal kabar penetapan tersangka itu terjadi setelah KPK menggelar serangkaian penggeledahan di Pemkot Semarang, beberapa waktu lalu. 

Namun, Ita kembali muncul dan sempat hadir di rapat paripurna DPRD Semarang, Senin (22/7/2024) kemarin. 

Terkait hal itu, Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika mengaku penyidik belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap kader PDIP tersebut.  Meski begitu, Tessa memastikan proses penyidikan masih berlangsung setelah KPK melakukan penggeledahan pada sejumlah lokasi di Semarang.

"Sampai dengan saat ini, Penyidik masih melakukan kegiatan Penyidikan di Semarang," kata Tessa Mahardhika kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).

Dia juga menuturkan bahwa sampai saat ini belum ada saksi maupun tersangka yang diperiksa oleh lembaga antikorupsi dalam kasus ini.

"Belum menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi termasuk tersangka," ujar Tessa.

Tersangka KPK

Diketahui, KPK menetapkan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara.com, Mbak Ita menjadi salah satu orang dari empat yang terkonfirmasi dicekal KPK ke luar negeri.

Baca Juga: Lama 'Hilang' usai Kantor Digeledah KPK, Walkot Semarang Ita Muncul di Rapat Paripurna, Begini Tampangnya!

Tiga orang lain yang diduga menjadi tersangka ialah suami Ita, Alwin Basri yang juga merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng dari PDIP.

Selain itu, terduga tersangka lainnya ialah Ketua Gapensi Kota Semarang Martono dan dari pihak swasta Rahmat U Djangkar.

Sebelumnya diberitakan, KPK mencegah empat orang berpergian ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan pencegahan terhadap empat orang ini dilakukan selama enam bulan ke depan.

“12 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan Nomor 888 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk dan atas nama 4 orang yaitu 2 orang dari penyelenggara negara, 2 orang lainnya dari pihak swasta,” kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2024).

Meski begitu, Tessa belum merinci terkait identitas siapa saja yang dicekal. Dia hanya menjelaskan bahwa larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah kota Semarang tahun 2023-2024.