Suara.com - Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).
Dalam demonstrasi ini, massa menuntut agar Dewan Kehormatan (DK) PWI segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).
Koordinator Aksi, Edison Siahaan, mengatakan KLB ini penting untuk segera digelar demi menyudahi kisruh di internal PWI yang sudah berkepanjangan. Kisruh ini diawali pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua PWI, Hendry Ch Bangun.
Hendry bersama pengurus PWI Pusat diduga terlibat dalam kisruh uang cashback dan komisi dalam dana bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Kementerian BUMN RI kepada PWI Pusat. Adapun uang itu untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di 10 provinsi di Indonesia.
"Keriuhan yang berkepanjangan itu telah menggerus kepercayaan dan merenggut rasa percaya diri para pekerja pers khususnya anggota PWI. Tetapi kemelut yang sudah berlangsung kurang lebih sejak lima bulan lalu, sampai saat ini belum selesai," ujar Edison kepada wartawan, Selasa (23/7/2024).
Edison menyebut pihaknya sempat bernapas lega setelah DK PWI menerbitkan surat nomor 53/DK/PWI-P/2024 tertanggal 16 Juli 2024 tentang pemberian sanksi pemberhentian untuk Hendry Cs.
Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat dan para ketua PWI Provinsi se-Indonesia tepatnya pada poin kedua menegaskan, sesuai pasal 10 ayat 7 peraturan rumah tangga (PRT) PWI, perlu diadakan rapat pleno pengurus Pusat untuk menunjuk pelaksana tugas guna menyiapkan KLB yang diatur dalam Pasal 28 PRT PWI.
"Maka sebagai bagian dari PWI yang masih memiliki rasa empati dan peduli, kami datang untuk menyampaikan dukungan sekaligus mendesak pihak yang ditunjuk dalam surat DK tersebut segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB)," kata Edison.
Karena itu, Edison meminta DK PWI segera menggelar KLB demi menjaga marwah dan memelihara kepercayaan publik terhadap PWI.
Baca Juga: 17 Tahun Upaya Merenggut Kemerdekaan Pers
"Kami menilai hanya KLB yang dapat menyelamatkan PWI dari pertikaian yang berkepanjangan. Maka KLB harus segera di gelar," pungkas Edison.
Dalam aksi itu, massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan menggelar KLB. Tak lama setelah aksi dimulai, DK PWI langsung menerima massa aksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut