Suara.com - Analis Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyarankan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lebih baik membentuk partai politik lagi di luar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan.
"PBNU sebagai ormas terbesar lebih baik membentuk partai. Dengan struktur organisasi yang ada, tentu tidak sulit bagi PBNU membentuk partai sesuai yang diharapkannya," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Senin (29/7/2024).
Ia menilai, konflik NU dengan PKB kekinian sulit untuk diselesaikan. Pasalnya pengurus NU kali ini banyak faksi Gusdurian yang memang punya sentimen terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu terdapat banyak faksi di dalamnya. Hal itu wajar, karena secara sosiologis, organisasi yang besar akan menimbulkan faksi-faksi. Setiap faksi tentu punya kepentingan yang akan diperjuangkan," katanya.
"Jadi, kalau kepemimpinan PBNU dominan dari faksi Gusdurian, maka tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus mengema. Akan dicari berbagai cara agar PKB kembali ke khittahnya," sambungnya.
Karena itu, kata dia, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi.
"Jadi, memang sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima Muhaimin dan faksi Gusdurian. Sebab, kedua belah pihak mencoba saling meniadakan," ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian konflik secara elegan bisa dilakukan dengan NU melupakan PKB. PBNU membiarkan Muhaimin memimpin PKB tanpa lagi mengungkit asal usul partai tersebut.
"PBNU tidak akan sulit membentuk kepengurusan mulai dari DPP, DPD, DPC, hingga Ranting. Sebab, struktunya sudah ada di PBNU tinggal mengubah namanya sesuai tuntutan struktur partai politik di Indonesia," ungkapnya.
Ia mengatakan, finansial juga akan sangat mendukung. Sebab, kata dia, PBNU sebagai ormas mendapat konsesi untuk mengelola tambang. Sebagian keuntungan dari mengelola tambang dapat digunakan untuk membesarkan partai yang dibentuknya.
"Kalau PBNU sudah punya partai, tentu akan dapat berkompetisi sehat dengan PKB. Dua partai itu juga akan diketahui mana yang diterima Warga Nahdliyin. Sebab, selama ini lebih banyak klaim-klaim yang memang masih perlu pembuktian," katanya.
"Karena itu, PBNU harus berani membentuk partai. Tujuannya agar ada wadah aspirasi bagi warga nahdliyin yang selama ini dinilai sudah tidak diakomodir PKB. Tinggal nanti mana yang lebih diterima warga nahdliyin. Hal itu hanya dapat dilihat pada Pileg mendatang bila dalam waktu singkat PBNU bisa membentuk partai," sambungnya.
Tolak Eksklusif PKB ke NU
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak klaim eksklusif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terhadap Nahdlatul Ulama (NU). Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menegaskan warga NU tidak hanya menjadi kader di PKB, melainkan juga banyak di partai lain.
Gus Yahya mengatakan menyoal klaim atas warga NU oleh PKB itu menjadi fokus paling mendasar.
Berita Terkait
-
Tepis Ucapan Gus Yahya, Legislator PKB Klaim Tak Berniat Serang PBNU Lewat Pansus Haji: Tak Ada Urusan Pribadi!
-
Keras! Ketua PBNU Gus Yahya: Kami Tolak Klaim Eksklusif PKB Terhadap NU
-
Hasil Pleno: 2 Tokoh Ini Ditunjuk Selesaikan Masalah PBNU dan PKB
-
Curiga Motif DPR Bentuk Pansus Angket Haji, Gus Yahya PBNU: Jangan-jangan Gegara Menterinya Adik Saya
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas