Pemerintah Klaim Kemiskinan Ekstrem Turun: Masih Sisa 2,2 Juta Orang

Suara.com - Pemerintah mengklaim jumlah masyarakat miskin ekstrem turun lebih dari 1 juta orang dalam waktu setahun. Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) memaparkan bahwa kemiskinan ekstrem turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025.

"Sehingga penduduk miskin ekstrim kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang. Pada sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem alhamdulillah telah naik kelas,” ucap Cak Imin saat membuka Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, Senin (27/04/2026).

Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Inpres tersebut mengamanatkan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat sebagai koordinator untuk memimpin upaya pencapaian target tersebut. Sebanyak 47 kementerian dan lembaga, serta seluruh pemerintah daerah, masuk dalam penugasan Inpres.

Dalam arahannya, Prabowo menetapkan target untuk mencapai 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun ini dan 5 persen tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2029.

Cak Imin menyebutkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana ratusan triliun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Dari segi pembiayaan, APBN kita mengeluarkan tidak kurang dari Rp503,2 triliun. Juga di-support oleh APBD kita sejumlah Rp129 triliun. Itu semua kita realisasikan dan alokasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan di seluruh tanah air," tuturnya.

Namun, lebih dari 774 ribu keluarga pada kelompok desil 1 atau miskin ekstrem masih belum tersentuh program, terutama di wilayah seperti Kulonprogo, Garut, Bogor, Cirebon, dan Cianjur.

Selain itu, masih terdapat 8,1 persen keluarga yang belum menerima bantuan, serta 60,2 persen keluarga desil 1 yang baru menerima satu hingga dua program.

Baca Juga: Mengapa Parpol Melawan Usul KPK Soal Pembatasan Masa Jabatan Ketua Umum?