Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, enggan menyarankan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membentuk partai baru dari pada mengusik partainya di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Gus Jazil ketika dimintai tanggapan soal saran agar PBNU membentuk partai baru saja untuk menyelesaikan konflik secara elegan dengan PKB.
"Kita enggak nyaran-nyaran-kan lah (agar PBNU bikin partai baru)," kata Gus Jazil kepada Suara.com di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024).
Ia mengatakan, meski kekinian sedang berkonflik, pihaknya tetap akan menghormati PBNU. Terlebih PKB tak mau ambil pusing PBNU melakukan manuver.
"Kami hormati PBNU sebagai ormas mau bertindak apa saja, silakan," ungkapnya.
Menurutnya, pihaknya masih menghormati hubungan PBNU dan PKB yang memiliki nilai historis.
"Ini masih menghormati posisi PBNU dan PKB sebagai yang memiliki hubungan historis," pungkasnya.
NU Disarankan Bentuk Parpol Baru
Sebelumnya, Analis Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menyarankan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lebih baik membentuk partai politik lagi di luar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik berkepanjangan.
"PBNU sebagai ormas terbesar lebih baik membentuk partai. Dengan struktur organisasi yang ada, tentu tidak sulit bagi PBNU membentuk partai sesuai yang diharapkannya," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Senin (29/7/2024).
Ia menilai, konflik NU dengan PKB kekinian sulit untuk diselesaikan. Pasalnya pengurus NU kali ini banyak faksi Gusdurian yang memang punya sentimen terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
"PBNU sebagai ormas terbesar di Indonesia, tentu terdapat banyak faksi di dalamnya. Hal itu wajar, karena secara sosiologis, organisasi yang besar akan menimbulkan faksi-faksi. Setiap faksi tentu punya kepentingan yang akan diperjuangkan," katanya.
"Jadi, kalau kepemimpinan PBNU dominan dari faksi Gusdurian, maka tuntutan mengembalikan PKB ke pangkuannya akan terus mengema. Akan dicari berbagai cara agar PKB kembali ke khittahnya," sambungnya.
Karena itu, kata dia, akar konflik PBNU dan PKB sesungguhnya sangat mendasar. Sebab, selama Muhaimin tetap memimpin PKB, maka upaya menggugat partai yang dibentuk NU itu akan terus terjadi.
"Jadi, memang sulit untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima Muhaimin dan faksi Gusdurian. Sebab, kedua belah pihak mencoba saling meniadakan," ujarnya.
Berita Terkait
-
Heboh Ormas Dapat 'Jatah' Urus Tambang, Megawati Malah Ingatkan Masalah Pangan: Harus Waras Kita Berpikirnya
-
Muhammadiyah dan NU Terima Tambang, Jatam: Kepentingan yang Sama dengan Oligarki dan Elite Politik Rakus
-
Makjleb! JATAM Kritik Muhammadiyah dan PBNU soal 'Jatah' Tambang: Elite Ormas dengan Oligarki sama-sama Rakus
-
Bantah Pansus Haji Dibentuk karena Sentimen Pribadi, Nusron Wahid Balas Gus Yahya: Becik Ketitik Olo Ketoro
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian