Suara.com - Memanasnya hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam beberapa waktu belakangan menjadi sorotan serius ormas massa Islam terbesar itu.
Persoalan pembentukan Pansus Haji yang diinisiasi sejumlah anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dijawab oleh PBNU dengan membuat tim khusus yang bertugas mendalami hubungan keduanya.
Timsus PBNU sendiri sudah mulai bekerja dengan melakukan pemanggilan kepada Eks Sekjen PKB Lukman Edy. Tangkapan layar bocoran surat pemanggilan tersebut beredar di kalangan jurnalis, Selasa (30/7/2024).
Dalam surat berkop PBNU tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni dan Wakil Sekjen Faisal Saimima.
Sementara itu, Ketua PBNU Umarsyah membenarkan adanya pemanggilan kepada Lukman Edy.
"Memang mulai besok tim (Pansus PKB) yang dipimpin KH Anwar Iskandar bekerja. Tapi detailnya seperti apa, kita lihat saja besok (Rabu, 31/7/2024) di kantor PBNU," kata Umarsyah mengutip Times Indonesia-jaringan Suara.com.
Dalam surat tersebut, Lukman dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantor PBNU pada hari Rabu (31/7/2024) jam 12.30 WIB.
Sementara itu, dari informasi di internal PBNU, pansus akan memanggil sejumlah tokoh lain di PKB serta tokoh-tokoh yang kini sudah tidak di PKB namun memiliki hubungan dengan PKB.
Sebelumnya diberitakan, PBNU memberikan mandat kepada dua tokoh untuk mencari jalan atas permasalahan dengan PKB.
Baca Juga: Dianggap Lawakan, Elite PKB Tantang Menag Yaqut: Kalau Merasa Benar, Buktikan Saja di Pansus
Mandat tersebut diberikan melalui keputusan di rapat pleno PBNU, Minggu (28/7/2024). Keputusan terkait tersebut menjadi salah satu dari hasil rapat pleno.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya menyampaikan ada pembahasan mengenai perkembangan hubungan PBNU dengan PKB di dalam pleno tersebut.
"Jadi, karena akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan sangat tajam terhadap PBNU dari PKB dan juga menyangkut berbagai macam perkembangan mutakhir yang merupakan dinamika hubungan di antara dua entitas ini," kata Yahya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Minggu.
Dia memastikan pihaknya tidak tergesa-gesa untuk menyelesaikan permasalahan dengan PKB.
"Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada dua orang. Pertama adalah Kiai Anwar Iskandar, Wakil Rais Aam dan Bapak Amin Said Husni, Wakil Ketua Umum untuk mendalami masalah ini dan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada PBNU mengenai langkah-langkah yang harus diambil," ujarnya.
Gus Yahya menyampaikan alasan mengapa PBNU memberikan mandat kepada dua tokoh tersebut. Salah satu alasannya lantaran rekam jejak Anwar dan Amin Said.
"Karena Kiai Anwar Iskandar ini adalah di antara para Assabiqunal Awwalun dari PKB yang tersisa. Jadi generasi perintis, pendiri, dan pejuang awal dari PKB yang tersisa," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Al-Qaqa Ibn Antar, Spiderman Yaman Tewas Mengenaskan di Kawah Hardah
-
Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon
-
KPK Temukan Sederet Proyek Strategis Jakarta Tak Optimal, Ini Daftarnya
-
Iran Tegaskan Israel Terikat Kesepakatan Damai dengan AS, Soroti Penarikan Pasukan dari Lebanon
-
KPK Pelototi Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp 4,25 Triliun
-
Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga