Kisruh PBNU Vs PKB, Pengamat: Lebih Bijak PBNU Urus Tambangnya untuk Umat

Suara.com - Perseteruan antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memanas dalam beberapa waktu terakhir terus menjadi sorotan.

Terkait hal tersebut, pengamat politik Hendri Satrio menilai, sebaiknya PBNU fokus mengurus umat. Apalagi, beberapa waktu lalu, PBNU telah mendapat konsesi tambang dari pemerintah.

"Sebaiknya, lebih bijaknya PBNU dalam mengurus umat. Kalau sekarang dapat konsesi tambang, mengurus tambangnya untuk umat," katanya, Jumat (9/8/2024).

Hendri mengatakan, PKB tetap berada di jalurnya.

"Biarkan PKB berpolitik," katanya.

Ia menilai bahwa kesuksesan PKB menjadi partai yang besar karena pengelolaan yang baik. Lantaran itu, ia menilai semestinya PBNU mendukung dan bekerja sama dengan PKB dalam mewadahi aspirasi rakyat.

"Karena jalurnya PBNU untuk masuk politik itu lewat PKB. Akan tetapi, untuk berpolitik praktis itu tidak ada," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti respons PBNU melalui GP Ansor yang terkesan resisten saat menghadapi demonstrasi di depan Kantor PBNU, beberapa waktu lalu.

Pendiri lembaga KedaiKopi ini menyebut bahwa respons terhadap demonstran sudah kelewat batas.

Baca Juga: Perintahkan Banser dan Anshor Gebuk Pendemo, PBNU Kena Sentil: Polisi Aja Gak Main Asal Gebuk

"Ada pengerahan Banser, Ansor, kalau datang mau digebuk. Polisi aja nggak main gebuk begitu," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, meruncingnya hubungan kedua lembaga yang berbasis massa Nahdliyyin ini menjadi sorotan dalam dunia politik tanah air.

Kondisi itu dipicu pembentukan Panwas Haji oleh DPR yang dimotori legislator PKB terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang juga merupakan kader partai berlambang sembilan bintang tersebut.

Pun kondisi tersebut semakin panas setelah PBNU menginginkan untuk mengembalikan PKB ke NU. Elite PBNU pun kemudian membentuk pansus. Hal ini disampaikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU.