Suara.com - Ekonom Faisal Basri menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melindungi keluarganya dari keterlibatan kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara. Caranya dengan lakukan cawe-cawe politik, termasuk lewat reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.
Salah satu bentuk cawe-cawe yang dilakukan Jokowi, menurut Faisal, yakni dengan mencopot kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Mengapa Yassona diganti itu untuk memuluskan cawe-cawe partai. Jadi nanti Golkar ada perubahan langsung disetujui, Yasonna beluk tentu setuju, di PKB ada geliat nanti disetujui ada PKB tandingaj dan sebagainya," kata Faisal dalam diskusi media bersama JATAM secara virtual, Rabu (21/8/2024).
Tak hanya itu, digesernya Bahlil Lahadalia dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Menteri ESDM juga dikatakan oleh Faisal sebagai upaya Jokowi menutupi proses izin bagi-bagi IUP kepada dua ormas agama, Muhammadiya dan Nahdlatul Ulama.
"Ada kontroversi karena harusnya izin dari menteri ESDM lewat lelang dan segala macam, seolah-olah Luhut diintervensi segala macam. Sekarang untuk menutup celah yang bisa membuka ini, pindah lah dengan cepat Bahlil," kata Faisal.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga menyampaikan bahwa peran Bahlil cukup penting dalam membantu Jokowi mengamankan anak dan menantunya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, terkena jeratan hukum.
Dengan posisi jabatan sebagai Menteri ESDM ditambah lagi menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, menurut Faisal, Bahlil makin punya kuasa untuk menutupi keterlibatan Kahiyang dan Bobby dalam kasus suap IUP di Maluku tersebut.
"Saya rasa salah satu tugasnya untuk mengamankan keterlibatan istana, paling tidak agar tidak bocor," kata Faisal.
Tujuan reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada saat dua bulan jelang masa jabatannya berakhir itu, dinilai Faisal, sebenarnya hanya untuk menyingkirkan Yasonna dari jajaran dan menggeser posisi Bahlil.
Baca Juga: Masinton PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Dibahas Kilat Maunya Istana, Biar Jalan Anak Presiden Mulus?
"Karena reshuffle ini disiapkan dengan cepat. Agar tidak nampak ada motif terselubung, maka dilantik juga Wamen (wakil menteri) dan Bapanas serta Badan Gizi. Jadi seolah-olah ini proses transisi yang biasa. Tapi untuk kasus Yasonna dan Bahlil itu saya rasa kental sekali terkait dengan politik dan kasus yang diangkat di proses peradilan," ujar Faisal.
Sebelumnya, diberitakan bahwa nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam sidang lanjutan kasus suap IUP dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam sidang kasus suap tersebut, muncul istilah 'Blok Medan' yang selalu digunakan oleh Abdul Ghani saat mengurus IUP.
Kode ‘Blok Medan’ merujuk terhadap pengurusan IUP untuk perusahaan yang diduga milik. Perusahaan Bobby disebut meminta IUP di Halmahera, Maluku Utara.
Berita Terkait
-
Masinton PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Dibahas Kilat Maunya Istana, Biar Jalan Anak Presiden Mulus?
-
Respons Putusan MK yang Dikangkangi DPR, Jokowi Cuma Bilang Ini
-
Soal Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina atau Tidak, Senior Golkar Yakin Orientasinya Bukan untuk Kuasai Partai
-
Santer Isu Jokowi Bakal Keluarkan Perpu Untuk Anulir Putusan MK, Istana Buka Suara
-
Terpilih Aklamasi, Bahlil Lahadalia Tegaskan Tak Ada Upaya Tarik Jokowi ke Golkar
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
Terkini
-
Dua Sahabat Satu Mobil Menuju Istana, Hormat Prabowo Bikin Senyum Raja Abdullah II
-
Wamendagri Ribka Haluk Sebutkan TPID Bali Miliki Peran Strategis Dalam Mendukung Program Nasional
-
Dipolisikan ARAH, Ribka Tjiptaning Berani Adu Data: Banyak Korban Kejahatan Soeharto Siap Bersaksi
-
Konsolidasi PPP: Mardiono dan Din Syamsuddin Bahas Kebangkitan Politik Islam untuk Persiapan 2029
-
Soal Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Waketum Golkar Tak Mau Ada Polemik Berkepanjangan
-
Dinkes DKI Sebut Tak Ada Rumah Sakit Tolak Rawat Pasien Baduy, Hanya Diminta...
-
Politisi PDIP Dukung Pihak yang Gugat Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Bakal Ikut?
-
Stop 'Ping-pong' Pasien BPJS: Sistem Rujukan Berjenjang Didesak Dihapus, Ini Solusinya
-
Divonis 18 Tahun, Kejagung Bakal Eksekusi Zarof Ricar Terdakwa Pemufakatan Jahat Vonis Bebas Tannur
-
Kasus Korupsi Smartboard Seret 3 Perusahaan di Jakarta, Kejati Sumut Sita Dokumen Penting