Suara.com - Ekonom Faisal Basri menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang melindungi keluarganya dari keterlibatan kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Maluku Utara. Caranya dengan lakukan cawe-cawe politik, termasuk lewat reshuffle kabinet beberapa waktu lalu.
Salah satu bentuk cawe-cawe yang dilakukan Jokowi, menurut Faisal, yakni dengan mencopot kader PDIP Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM.
"Mengapa Yassona diganti itu untuk memuluskan cawe-cawe partai. Jadi nanti Golkar ada perubahan langsung disetujui, Yasonna beluk tentu setuju, di PKB ada geliat nanti disetujui ada PKB tandingaj dan sebagainya," kata Faisal dalam diskusi media bersama JATAM secara virtual, Rabu (21/8/2024).
Tak hanya itu, digesernya Bahlil Lahadalia dari Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Menteri ESDM juga dikatakan oleh Faisal sebagai upaya Jokowi menutupi proses izin bagi-bagi IUP kepada dua ormas agama, Muhammadiya dan Nahdlatul Ulama.
"Ada kontroversi karena harusnya izin dari menteri ESDM lewat lelang dan segala macam, seolah-olah Luhut diintervensi segala macam. Sekarang untuk menutup celah yang bisa membuka ini, pindah lah dengan cepat Bahlil," kata Faisal.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu juga menyampaikan bahwa peran Bahlil cukup penting dalam membantu Jokowi mengamankan anak dan menantunya, Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution, terkena jeratan hukum.
Dengan posisi jabatan sebagai Menteri ESDM ditambah lagi menjabat sebagai Ketua Umum Golkar, menurut Faisal, Bahlil makin punya kuasa untuk menutupi keterlibatan Kahiyang dan Bobby dalam kasus suap IUP di Maluku tersebut.
"Saya rasa salah satu tugasnya untuk mengamankan keterlibatan istana, paling tidak agar tidak bocor," kata Faisal.
Tujuan reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi pada saat dua bulan jelang masa jabatannya berakhir itu, dinilai Faisal, sebenarnya hanya untuk menyingkirkan Yasonna dari jajaran dan menggeser posisi Bahlil.
Baca Juga: Masinton PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Dibahas Kilat Maunya Istana, Biar Jalan Anak Presiden Mulus?
"Karena reshuffle ini disiapkan dengan cepat. Agar tidak nampak ada motif terselubung, maka dilantik juga Wamen (wakil menteri) dan Bapanas serta Badan Gizi. Jadi seolah-olah ini proses transisi yang biasa. Tapi untuk kasus Yasonna dan Bahlil itu saya rasa kental sekali terkait dengan politik dan kasus yang diangkat di proses peradilan," ujar Faisal.
Sebelumnya, diberitakan bahwa nama Kahiyang dan Bobby disebut dalam sidang lanjutan kasus suap IUP dengan terdakwa mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Dalam sidang kasus suap tersebut, muncul istilah 'Blok Medan' yang selalu digunakan oleh Abdul Ghani saat mengurus IUP.
Kode ‘Blok Medan’ merujuk terhadap pengurusan IUP untuk perusahaan yang diduga milik. Perusahaan Bobby disebut meminta IUP di Halmahera, Maluku Utara.
Berita Terkait
-
Masinton PDIP Sebut Revisi UU Pilkada Dibahas Kilat Maunya Istana, Biar Jalan Anak Presiden Mulus?
-
Respons Putusan MK yang Dikangkangi DPR, Jokowi Cuma Bilang Ini
-
Soal Jokowi jadi Ketua Dewan Pembina atau Tidak, Senior Golkar Yakin Orientasinya Bukan untuk Kuasai Partai
-
Santer Isu Jokowi Bakal Keluarkan Perpu Untuk Anulir Putusan MK, Istana Buka Suara
-
Terpilih Aklamasi, Bahlil Lahadalia Tegaskan Tak Ada Upaya Tarik Jokowi ke Golkar
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya