Suara.com - Kelompok yang tergabung dalam pemuda dan intelektual se-Papua Tengah dengan tegas menolak John Wempi Wetipo maju sebagai calon gubernur Papua Tengah 2024-2029. Wempi disebut bukan orang asli Papua Tengah.
"Saya dengan tegas menolak Wempi Wetipo, dia tidak punya hak maju di Papua Tengah," ujar perwakilan pemuda dan intelektual se-Papua Tengah, Terianus Hagabal, Sabtu (24/8/2024).
Hagabal mengatakan Wempi Wetipo tidak punya hak maju di Papua Tengah. Ini setelah pemerintah pusat melakukan pemekaran.
"Pemerintah pusat sudah bagi provinsi dekat-dekat, Wempi Wetipo punya provisi di Papua Pegunungan itu jelas," katanya.
Lebih lanjut, Hagabal menilai Wempi Wetipo yang dicalonkan Partai Gerindra sebagai Cagub ini beda wilayah dan beda adat.
"Pemerintah pusat lihat status dan domisili Wempi Wetipo, apakah benar-benar ada di wilayah Papua Tengah atau Papua Pegunungan," katanya.
Selain itu Hagabal juga menyinggung saat Wempi Wetipo maju di Pileg 2024 dari Provinsi Papua Pegunungan. Menurutnya kalau Wempi Wetipo mau maju di Papua Tengah harus minimal 6 bulan sudah tinggal di wilayah tersebut.
"Saya mewakili intelektual Papua Tengah dengan tegas menolak Wempi Wetipo," ucap Hagabal.
"Kalau Wempi Wetipo datang jelas cari masalah lain. Kami dengan tegas menolak," lanjutnya.
Hagabal juga menyebut tokoh yang berhak maju di wilayah tempat tinggalnya adalah orang asli Papua Tengah, salah satunya seperti Meki Fritz Nawipa.
Berikut 4 tuntutan mereka :
- John Wempi Wetipo bukan org asli Papua Tengah
- John Wempi Wetipo beda provinsi dan beda wilayah adat
- John Wempi Wetipo bukan berdomisili di Papua Tengah
- Yang berhak calon gubernur papua tengah adalah senior-senior kami yang berasal dari 8 Kabupaten se-Papua Tengah.
Sebelumnya John Wempi Wetipo ditetapkan sebagai calon Gubernur Papua Tengah oleh DPP Partai Gerindra pada Jumat (23/8/2024).
Kedatangannya disambut meriah tarian adat Papua, menciptakan suasana yang kental dengan nuansa budaya dan semangat persatuan.
Berita Terkait
-
Analis Sebut Jagoan Gerindra di Pilkada Jateng Masih Bisa Dikalahkan Koalisi PDIP-PKB, karena Tak Pilih Kaesang?
-
Gerindra Tutup Peluang Kaesang Maju di Pilkada Jawa Tengah, Ahmad Luthfi Ungkap Ada Masalah Politik
-
Diusung Gerindra Jadi Cagub Papua Tengah, John Wempi Wetipo Sampaikan Komitmennya Lakukan Pembangunan
-
Senang Dapat Surat Dukungan Gerindra, Bobby Nasution Langsung Bicara Kesiapan Lawan Edy Rahmayadi
-
PDIP Beri Rekomendasi, Meki Nawipa Yakin Menang di Pilkada 2024 Papua Tengah
Terpopuler
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Beda Cushion Wardah Colorfit Hijau dan Krem: Intip Harga, Kandungan, dan Manfaatnya
Pilihan
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
-
Derita Masyarakat RI Bertambah Kini Harga Pertamax Naik, Apa yang Harus Dilakukan?
-
Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
Terkini
-
Daftar Bansos Kini Tak Bisa Asal, Kemensos Bisa Cek Kendaraan, Listrik hingga Aset Tanah
-
Pramono Minta Daerah Penyangga Ikut Tanggung Beban Transjabodetabek, Minimal Benahi Halte
-
Bukan Hanya Soal Suhu: Apa yang Membuat Hutan Bumi Menyerap Lebih Banyak Karbon?
-
Wamendagri Ribka Tegaskan Komitmen Kawal Percepatan Pembangunan KSPEAN Papua Selatan
-
Segera Lepas Dolar Anda! Dasco Wanti-wanti Agar Tak Rugi Minggu Depan
-
Disperindag Gelar WIITEX 2026: Perkuat Posisi Produk Teh, Kopi, dan Kakao Jabar di Pasar Global
-
Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
-
Mengapa Krisis Iklim Tak Selesai Saat Dunia Capai Net-Zero Emission? Studi Ungkap Penjelasannya
-
504 Kepala Daerah Korup Sejak 2005, Mengapa Dana Banpol Tak Mampu Memperbaiki Kualitas Politik?
-
Menaker Serahkan Dokumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 ke Dirjen ILO, Wujudkan Pesan Presiden Prabowo