Suara.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada hari Selasa menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah Inggris yang dianggapnya 'memalukan' karena menangguhkan beberapa lisensi ekspor senjata ke Israel. Netanyahu menyebut langkah tersebut sebagai sebuah kesalahan yang justru memberi keuntungan bagi Hamas, sebuah organisasi yang ia sebut sebagai "teroris genocidal" yang bertanggung jawab atas pembantaian 1.200 orang pada serangan 7 Oktober, termasuk 14 warga negara Inggris.
Keputusan Inggris untuk menangguhkan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, David Lammy, sehari setelah pasukan Israel menemukan enam jenazah sandera dari sebuah terowongan di Gaza. Lammy menjelaskan bahwa langkah ini diambil karena adanya risiko peralatan tersebut bisa digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional.
Namun, Netanyahu dengan tegas menyatakan bahwa keputusan ini tidak akan mempengaruhi tekad Israel untuk mengalahkan Hamas dan menjamin masa depan bersama. "Dengan atau tanpa senjata Inggris, Israel akan memenangkan perang ini dan mengamankan masa depan kita bersama," kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial.
Pemerintah Inggris, yang kini dipimpin oleh Partai Buruh setelah memenangkan pemilu pada bulan Juli, telah meninjau kembali kebijakan penjualan senjata ke sekutu seperti Israel untuk memastikan kepatuhannya terhadap hukum internasional. Meskipun demikian, Lammy menegaskan bahwa penangguhan ini tidak dimaksudkan sebagai penilaian apakah Israel telah melanggar hukum internasional atau tidak.
Sementara itu, baik pemimpin Israel maupun Palestina tengah diselidiki atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pasca serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang di Israel. Serangan balasan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 40.700 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.
Meskipun ekspor Inggris hanya mencakup kurang dari 1 persen dari total senjata yang diterima Israel, penangguhan ini tetap menjadi isu kontroversial. Netanyahu dan beberapa menteri Israel lainnya menganggap langkah Inggris tersebut sebagai sebuah kesalahan besar, yang tidak hanya melemahkan dukungan internasional untuk Israel tetapi juga menguatkan posisi Hamas dalam konflik yang sedang berlangsung.
Berita Terkait
-
Hubungan Amerika Serikat dan Israel Retak? Joe Biden Tak Percaya Netanyahu Lakukan Ini
-
Inggris Tangguhkan 30 Lisensi Ekspor Senjata ke Israel, Tel Aviv Ketar-Ketir
-
Marselino Dituding Pakai Jalur Ordal Masuk Oxford United, Padahal Pemain Thailand Lebih Dulu Melakukannya
-
Erling Haaland Cetak Hattrick Beruntun, Pep Guardiola: Dia Tak Terhentikan!
-
CEK FAKTA: Indonesia Impor Kurma Israel
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO