Usai Nurul Ghufron Kena Sanksi, Pesan Dewas ke Pansel KPK: Yang Punya Cacat Etik Jangan Diloloskan!

Suara.com -  Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengimbau tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK untuk membatalkan para peserta capim yang memiliki latar belakang pelanggar etik.

Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan bahwa para peserta yang mengikuti seleksi capim KPK maupun calon Dewas KPK seharusnya tidak diloloskan karena dinilai memiliki cacat etik.

Hal itu disampaikan Syamsuddin setelah Dewas KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron karena dianggap terbukti melakukan pelanggaran etik.

“Kami mengimbau ya, kepada pansel pimpinan dan Dewas KPK, supaya siapa pun yang memiliki cacat etik itu tidak diloloskan sebagai pimpinan maupun Dewas KPK,” kata Syamsuddin di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Dia mengatakan bahwa saran tersebut disampaikan agar masa depan dari lembaga antirasuah tersebut tetap terjaga independensinya.

"Sebab ini menyangkut masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia," tandas Syamsuddin.

Sanksi Teguran Tertulis Nurul Ghufron

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran etik.

Pasalnya, Dewas menilai Ghufron sudah menyalahgunakan jabatannya untuk membantu mutasi Andi Dwi Mandasari sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pertanian.

Baca Juga: Bongkar 3 Siasat Nurul Ghufron Bikin Sidang Putusan Etik Molor, Ketua Dewas KPK: Kalau Seperti Tahanan Dibantarkan Gitu

"Menyatakan terperiksa Nurul terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi," kata Ketua Dewas KPK Tumpak H Paggabean di ruang sidang Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Untuk itu, Ghufron dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga sikap dan perilaku dengan menaati kode etik selaku Pimpinan KPK.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis" ujar Tumpak.

Selain itu, Ghufron juga dijatuhi hukuman berupa pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan.

Ghufron dianggap bersalah lantaran menghubungi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono untuk membantu mutasi PNS.

Dewas menilai perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadinya.