Tak Menyesal jadi Pemberat Sanksi Nurul Ghufron, Dewas: Pimpinan KPK Harusnya jadi Teladan, bukan Sebaliknya

Suara.com - Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi sedang kepada Nurul Ghufron karena dianggap melanggar kode etik. Selain itu, Wakil Ketua KPK itu disebut menghambat proses persidang kasus etik di Dewas KPK karena dianggap tidak kooperatif selaku terperiksa. 

Dalam sidang etik tersebut, Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyebutkan jika Nurul Ghufron  juga tidak menyesali perbuatannya. 

"Terperiksa tidak kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang dan Terperiksa sebagai Pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan dalam penegakan etik namun melakukan yang sebaliknya," kata Albertina di ruang sidang Dewas KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024). 

Untuk hal meringankan, Albertina hanya menyebutkan satu poin, yaitu Ghufron belum pernah dijatuhi sanksi etik. 

Sebelumnya, Dewas KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran etik.

Pasalnya, Dewas menilai Ghufron sudah menyalahgunakan jabatannya untuk membantu mutasi Andi Dwi Mandasari sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kementerian Pertanian.

"Menyatakan terperiksa Nurul terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi," kata Ketua Dewas KPK Tumpak H Paggabean di ruang sidang Gedung ACLC, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

Untuk itu, Ghufron dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis agar tidak mengulangi perbuatannya serta menjaga sikap dan perilaku dengan menaati kode etik selaku Pimpinan KPK.

"Menjatuhkan sanksi sedang kepada terperiksa berupa teguran tertulis" ujar Tumpak.

Baca Juga: Terbukti Langgar Etik, Nurul Ghufron Dijatuhi Sanksi Teguran Tertulis hingga Potong Gaji

Selain itu, Ghufron juga dijatuhi hukuman berupa pemotongan penghasilan sebesar 20 persen selama 6 bulan.

Ghufron dianggap bersalah lantaran menghubungi mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono untuk membantu mutasi PNS.

Dewas menilai perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadinya.