Suara.com - Wakil Bupati Bintan, Ahdi Muqsith, enggan berkomentar banyak saat ditanya mengenai penolakan rencana ekspor pasir laut dari nelayan Teluk Bakau. Muqsith menyampaikan kalau rencana itu menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Pusat di Kementerian.
"Itu kan kebijakannya di provinsi dan pusat kan," kata Muqsith kepada Suara.com, ditemui usai acara di Mandiri Club, Jakarta, Rabu (18/9/2024).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan laporan dari para nelayan di Kabupaten Bintan tersebut, Muqsith juga tak menjawab secara pasti.
Politisi Partai Demokrat tersebut hanya berharap rencana itu bisa memberikan manfaat bagi semua pihak.
"Kita berharap semuanya berjalan lancar saja, win-win solution semua kita harap," pungkasnya.
Penolakan terhadap rencana ekspor pasir putih itu disampaikan melalui Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Bintan. Mereka beranggapan kalau ekspor pasir laut dilakukan di Bintan akan sangat merugikan nelayan.
Sebab, berisiko menimbulkan kerusakan ekosistem laut dan daya tangkap nelayan sehari-hari akan berkurang. Risiko tersebut pada akhirnya mengancam penghasilan nelayan sehari-hari.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan bahwa rencana tersebut bukan mengekspor pasir laut secara langsung. Melainkan hanya sedimen di muara yang menghambat pergerakan kapal. Sedimen tersebut bentuknya memang mirip dengan pasir.
"Harus dikeruk untuk memudahkan pelayarannya sehingga alur dari pelayaran itu tidak terganggu. Nah, hasil dari pasir yang dikeruk tersebut adalah ini (sedimen). Jadi aspek telestarian lingkungannya pasti diutamakan," kata Sandi ditemui di Jakarta, Selasa (17/9) kemarin.
Baca Juga: RI Bersiap Ekspor Pasir Laut, Kemendag Beri Jalan
Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat memastikan kalau eksplorasi laut tidak boleh mengganggu pelestarian dan ekosistem dari lingkungan. Berkaitan dengan pariwisata pula, Sandi memastikan rencana pengerukan sedimen tersebut juga tidak akan merusak destinasi wisata.
"Apalagi kita koncern-nya pariwisata hijau, pariwisata biru yang berkelanjutan. Kita akan pastikan bahwa tidak ada destinasi yang terusik dari segi keberlanjutannya oleh seorang eksplorasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Menteri Bahlil Jelaskan Rencana RI Ekspor Pasir Laut
-
Baru Nikahkan Anak, Susi Pudjiastuti Nangis karena Kebijakan Baru Jokowi
-
Jokowi Klaim Tidak Izinkan Ekspor Pasir Laut, Hanya Sedimen Berwujud Pasir
-
Bukan Pasir Laut, Jokowi: Yang Dibuka Ekspor Sedimen, Meski Wujudnya juga Pasir, Coba Dibaca!
-
RI Bersiap Ekspor Pasir Laut, Kemendag Beri Jalan
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!