Suara.com - Sebanyak 59 persen warga Prancis tidak puas dengan susunan kabinet atau pemerintah baru yang diumumkan pada Sabtu (22/9/2024) kemarin.
Tentunya, ketidakpuasan susunan pemerintah baru itu baru saja disampaikan menurut jajak pendapat yang diadakan Elabe untuk BFMTV.
Sementara 80 persen responden meyakini bahwa pemerintah baru tidak sesuai dengan hasil pemilihan umum legislatif, demikian yang ditunjukkan dalam jajak pendapat pada Rabu (25/9/2024).
Laporan tersebut menyebutkan bahwa ketidakpuasan terbesar terhadap formasi kabinet baru datang dari para pemilih pendukung partai sayap kiri, yaitu sebesar 78 persen.
Selain itu, 64 persen pendukung partai sayap kanan National Rally juga merasa tidak puas dengan pemerintahan baru.
Sementara itu, 78 persen warga Prancis yakin pemerintah tidak akan efektif.
Secara khusus, menurut pendapat mereka, pemerintah tidak akan mampu memperbaiki situasi dengan menurunnya daya beli – isu utama yang mengkhawatirkan warga, demikian catatan laporan tersebut.
Jajak pendapat diadakan pada 24-25 September dengan meneliti 1.001 orang. (Antara).
Baca Juga: Ditanya Soal Prabowo Bikin Kabinet 44 Menteri, Jokowi: Kok Ditanyakan Kepada Saya
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
- Besok Bakal Hoki! Ini 6 Shio yang Dapat Keberuntungan pada 13 November 2025
Pilihan
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
-
SoftBank Sutradara Merger Dua Musuh Bebuyutan GoTo dan Grab
Terkini
-
August Curhat Kena Serangan Personal Imbas Keputusan KPU soal Dokumen Persyaratan yang Dikecualikan
-
Di Hadapan Prabowo, Raja Yordania Kutuk Ledakan di SMAN 72 Jakarta, Sebut Serangan Mengerikan
-
Usai Disanksi DKPP, Anggota KPU Curhat Soal Beredarnya Gambar AI Lagi Naik Private Jet
-
Dua Resep Kunci Masa Depan Media Lokal dari BMS 2025: Inovasi Bisnis dan Relevansi Konten
-
Soal Penentuan UMP Jakarta 2026, Pemprov DKI Tunggu Pedoman Kemnaker
-
20 Warga Masih Hilang, Pemprov Jateng Fokuskan Pencarian Korban Longsor Cilacap
-
Gagasan Green Democracy Ketua DPD RI Jadi Perhatian Delegasi Negara Asing di COP30 Brasil
-
Mensos Ungkap Alasan Rencana Digitalisasi Bansos: Kurangi Interaksi Manusia Agar Bantuan Tak Disunat
-
Terbongkar! Prostitusi Online WNA Uzbekistan di Jakbar, Pasang Tarif Fantastis Rp15 Juta
-
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran