Suara.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai ada upaya tawar menawar dalam kasus dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep. Kasus ini sebelumnya dia adukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, Boyamin menilai KPK menunda-nunda pengumuman hasil analisa terhadap klarifikasi yang sebelumnya disampaikan oleh Kaesang.
“KPK malah bermain-main dengan cara menunda-nunda pengumuman ini karena apapun, bisa jadi mereka atau pejabat KPK yang ingin jadi pimpinan KPK periode berikutnya kan gitu,” kata Boyamin kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).
“Jadi, bisa saja ini upaya tawar menawar, kalau versi saya lho ya,” tambah dia.
Dia menyebut mestinya KPK memberikan kepastian untuk mengumumkan atau tidak hasil analisis klarifikasi Kaesang.
“Apalgi kemarin Pahala Nainggolan sudah selesai dan sudah diserahkan ke pimpinan eh pimpinan malah membalikkan lagi,” ujar Boyamin.
Alih-alih menjawab pertanyaan publik soal dugaan gratifikasi putra bungsu Presiden Joko Widodo, KPK justru saling melempar tanggung jawab untuk bicara tentang hasil analisis dari klarifikasi Kaesang.
Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango menyebut belum ada rencana untuk mengumumkan hasil analisa penggunan jet pribadi Kaesang.
"Siapa yang beritahu akan diumumkan? Coba kroscek aja langsung ke Deputi Pencegahannya gitu," kata Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/9/2024).
Baca Juga: Beda Reaksi Kaesang Pangarep dan Happy Asmara usai Tak Sengaja Makan Babi, Ada yang Kangen Rasanya
Dia justru menyerahkan kesempatan bicara kepada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
"Dari pencegahan aja, dia yang bikin, ya dia yang umumkan," ujar Nawawi.
Padahal, sebelumnya Pahala menyebut dirinya sudah melaporkan hasil analisis dari klarifikasi yang disampaikan Kaesang kepada pimpinan KPK. Menurut Pahala, hasil analisis tersebut akan diumumkan oleh pimpinan KPK.
“Sudah selesai analisanya. Sudah dikirimkan ke pimpinan untuk diputuskan dan diumumkan,” kata Pahala kepada Suara.com, Senin (23/9/2024).
Klarifikasi Kaesang
Sebelumnya, Kaesang mengeklaim dirinya hadir ke KPK atas inisiatif sendiri untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan gratifikasi pada penggunaan jet pribadi.
Berita Terkait
-
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Patroli Bea Cukai, Anak Buah Sri Mulyani Dipanggil KPK
-
Ada Johanis Tanak hingga Poengky Indarti, Daftar 10 Capim KPK dan Cadewas yang Disetor Tim Pansel ke Jokowi
-
Sebut Cuma Orang Gila Pinjamkan Jet Pribadi, Eks Pimpinan KPK Ini Ketawa Ngakak soal Istilah 'Nebeng' Kaesang, Kenapa?
-
Beda Reaksi Kaesang Pangarep dan Happy Asmara usai Tak Sengaja Makan Babi, Ada yang Kangen Rasanya
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial