Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kekinian pihaknya tengah mempertimbangkan menambah jumlah komisi menjadi 12 atau 13. Namun hal itu baru akan diputuskan menunggu pengumuman jumlah nomenklatur kementerian di pemerintahan ke depan.
"Jadi kurang lebih itu kisaran antara 12 atau 13. Itu juga belum diputuskan karena mengingat bahwa kita juga belum dapat berapa banyak penambahan mitra kerja dari DPR yang akan dibentuk oleh pemerintah yang mendatang demikian," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Menurutnya, sejauh ini DPR masih menunggu penyusunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
"Justru antara 12 atau 13 itu kan kita sendiri menunggu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya mungkin ada sekitar 5 atau 6, itu cukup 1 komisi penambahannya, gitu kira-kira. Kalau kemudian dia lebih dari itu berarti harus 2 komisi," ujarnya.
Ia mengakui jika memang jumlah komisi yang ada kekinian tidak lah proporsional.
"Ditambah memang komisi-komisi yang ada sekarang tidak proporsional juga jumlahnya, ada yang agak banyak, ada yang kemudian lebih sedikit jumlah mitranya," pungkasnya.
Sebelumnya, anggota DPR RI fraksi PDIP, Said Abdullah, menyampaikan, jika DPR RI sudah menyiapkan opsi menambah jumlah komisi mencapai 13. Jumlah tersebut setelah ditambah dari jumlah sebelumnya yang hanya ada 11 komisi.
"Sampai saat ini komisi disiapkan 13 namun nomenklatur dari setiap komisi mitranya itu akan ditentukan setelah kementerian ditetapkan oleh Presiden Terpilih sesuai dengan kebutuhannya," kata Said di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Menurutnya, seluruh fraksi di DPR RI sudah setuju dengan penambahan komisi menjadi 13.
Baca Juga: Puan Maharani Tanggapi Wacana Penambahan Komisi DPR RI: Sedang Digodok Terkait Kementerian Baru
"13 komisinya insyaAllah kawan-kawan fraksi sudah firm," ujarnya.
Kendati begitu, Said menyampaikan, jika nantinya akan ada penyesuaian bidang dalam rangka penambahan komisi tersebut. Hal itu sambil menunggu pelantikan Presiden terpilih hingga 20 Oktober.
"InsyaAllah tanggal 13 14 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR supaya begitu presiden terpilih di DPR sudah siap semua komisi," ungkapnya.
"Pembidangan saja. Kalau penambahannya sudah disepakati," imbuhnya.
Sementara terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan, jika wacana penambahan komisi masih terus dimatangkan.
"Itu semua sedang kita matangkan dan bicarakan bersama," kata Puan.
Berita Terkait
-
Kekayaan Dina Lorenza, Artis Jadi Anggota DPR RI dengan Harta Paling Sedikit
-
Koleksi Tanah dan Bangunan Pinka Haprani, Anak Puan Maharani yang Punya Harta Rp38 M
-
Deretan Tas Mewah Anggota DPR RI dan Keluarganya saat Pelantikan, Netizen: 'Merakyat' Sekali
-
Masuk Parlemen Sejak Muda, Ini Profil Lengkap Puan Maharani Kembali Terpilih Jadi Ketua DPR RI
-
Verrell Bramasta Sesumbar Tak Ambil Gaji dari DPR RI, Said Didu: Jangan Terkecoh
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO