Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, jika Selasa (8/10) esok DPR RI akan menerima audiensi para hakim yang menuntut kesejahteraannya. Audiensi tersebut akan dipimpin langsung Pimpinan DPR RI.
Hal itu disampaikan Dasco saat menjelasakan kegiatan DPR RI di tengah menunggu pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti jumlah komisi.
"Yang dilakukan oleh para anggota DPR adalah melakukan kegiatan-kegiatan. Nah besok itu misalnya kita bersama kawan-kawan kita akan menerima audiensi dari ikatan hakim yang akan memberikan atau mengajukan aspirasi mereka terhadap kesejahteraan dan lain-lain," kata Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Menurutnya, audiensi dengan para hakim itu akan dipimpin langsung sejumlah Pimpinan DPR RI.
"Langsung dipimpin oleh para pimpinan DPR," ujarnya.
Selain rapat audiensi itu, Dasco menyampaikan jika DPR akan melakukan rapat-rapat konsultasi.
"Dan kemudian ada juga beberapa rapat- rapat konsultasi dengan kementerian. Jadi itu tetap jalan," pungkasnya.
Hakim Mogok Kerja
Untuk diketahui, puluhan hakim Pengadilan Negeri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyatakan mogok kerja mulai Senin 7 Oktober hingga 11 Oktober 2024. Akibatnya, sejumlah jadwal sidang terpaksa ditunda.
Baca Juga: Bakal Terima Audiensi Hakim yang Cuti 'Mogok Kerja', DPR: Agak Mengerikan Juga Ya Nasibnya
Dari pantauan SuaraSulsel.id, pada pukul 09.40 Wita, suasana di Pengadilan Negeri Makassar tak seperti biasanya. Ruang sidang yang selalu ramai sejak pukul 08.00 pagi, kini terlihat kosong dan tertutup. Padahal sejumlah perkara mesti disidangkan hari ini. Diantaranya adalah kasus tindak pidana korupsi di Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Sulsel.
Para pihak yang berperkara juga terpaksa pulang. Namun, pelayanan di ruang administrasi tetap jalan.
"Pelayanan tetap jalan. Hanya persidangan yang ditunda," kata Humas PN Makassar Sibali saat dikonfirmasi.
Terpisah, Pengadilan Negeri (PN) Wates, Kulon Progo, memastikan tidak ada hakim yang ikut gerakan cuti massal pada Senin (7/10/2024) hari ini. Kendati demikian, PN Wates tetap berkomitmen mendukung gerakan terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim tersebut.
Berita Terkait
-
Habiburokhman Akui Nasib Hakim Memprihatinkan: Banyak Yang Tinggal Di Rumah Kos
-
Bakal Terima Audiensi Hakim yang Cuti 'Mogok Kerja', DPR: Agak Mengerikan Juga Ya Nasibnya
-
Saat Para 'Wakil Tuhan' Tuntut Keadilan atas Kesejahteraan Hidup
-
Adik Raffi Ahmad Hingga Mulan Jameela, Ironi Tas-Tas Mewah di Pelantikan DPR RI Tembus Rp1 Miliar
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Terjebak di Bawah Bangunan Runtuh Gempa Venezuela, Pria Ini 8 Hari Melawan Maut
-
Bom Meledak di Jantung Damaskus, Korban Bergelimpangan di Lokasi
-
Pilot Tabrak Gedung Tertinggi Beijing Diduga Bunuh Diri, Tinggalkan Catatan Harian Mengejutkan
-
Kualitas Udara di TPA Jatiwaringin Capai Level Berbahaya, 64 Warga Dievakuasi
-
KPK Perluas Kasus Pemerasan Izin Tinggal WNA Silmy Karim, Kini Bidik Imigrasi Depok
-
Satu Polisi Gugur dan 2 Hilang saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng
-
Flyover Latumenten Capai 55,2 Persen, Ditargetkan Pangkas Kemacetan hingga 40 Persen
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar