Jokowi Minta Tak Dipaksa Pindah Ke IKN, Menko PMK Akui Banyak Fasilitas Belum Siap

Suara.com - Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang pindah ke Ibu Kota Nusantara sulit dilakukan diamini oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy. Berdasarkan kunjungannya beberapa kali ke IKN, ia menyebut bahwa masih perlu dilakukan berbagai persiapan hingga pemerintahan bisa dipusatkan ke IKN.

"Ya pastilah (susah pindah). Karena banyak dibutuhkan piranti-piranti pendukung untuk bisa di sana, termasuk kesiapan. Saya yang sudah beberapa kali adakan rapat di sana belum bisa gunakan kantor Kemenko PMK," kata Muhadjir ditemui di kantornya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Muhadjir mengakui kalau kementeriannya masih meminjam gedung dari Kemenko lain lantaran kantornya sendiri di IKN belum siap huni. Di sisa jabatannya sebagai menteri, Muhadjir memastikan kalau tidak akan ada aktivitas pindah kantor ke IKN dalam waktu dekat.

"Saya secara informal sudah berada di sana, wara-wiri, kan banyak acara di IKN. Saya sudah gelar rakor tiga kali, internal maupun lintas kementerian. Bahkan membahas tentang pemberdayaan masyarakat dan juga siapkan SDM di sekitar IKN," tuturnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengakui bahwa banyak hambatan yang harus dilalui dalam proses pindah ibu kota tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut hambatan yang dimaksud.

"Banyaklah hambatan. Tapi jangan lihat hambatan saja, tapi juga penunjangnya," pungkasnya sambil berlalu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta publik tidak mengejar-ngejar pemerintah soal perpindahan ke IKN. Dia menyampaikan bahwa memindahkan ibu kota memang butuh persiapan ekstra. Jokowi kemudian membuat analogi dengan pindah rumah yang menurutnya juga sulit dilakukan.

"Pindah rumah saja ruwet kayak gitu, ini memindah ibu kota. Jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan, akhirnya enggak baik," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024), sebagaimana dilansir Antara.

la menambahkan bahwa pemindahan ibu kota memang seharusnya berjalan normal dan natural hingga seluruh fasilitas terbangun, seperti rumah sakit, sekolah sehingga ekosistem akhirnya terbentuk.

Baca Juga: PN Jakpus Tunda Sidang Gugatan Rizieq Shihab Rp5,246 Triliun ke Jokowi, Istana Bilang Begini