Putusan PTUN Soal Gugatan PDIP terhadap Penetapan Gibran Jadi Cawapres Ditunda Usai Pelantikan

Suara.com - Sidang pembacaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap gugatan PDIP ditunda. Gugatan itu mempersoalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Penundaan itu dikarenakan ketua majelis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara sedang sakit.

“Putusan ditunda sampai tanggal 24 Oktober disebabkan Ketua Majelis sakit,” kata Gayus Lumbuun selaku kuasa hukum PDIP kepada wartawan, Kamis (10/10/2024).

Dengan begitu, putusan PTUN Jakarta akan disampaikan empat hari setelah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Awalnya, putusan sidang perkara nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT ini dibacakan secara elektronik melalui e-court pada hari ini.

Laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta belum menampilkan komposisi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Penggugat dalam hal ini adalah PDIP diwakili oleh ketua umum Megawati Soekarnoputri sementara pihak tergugat ialah KPU RI.

"Memerintahkan tergugat untuk mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024," tulis gugatan perkara nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Harapan Kubu PDIP

Baca Juga: Rocky Gerung Tanggapi Pernyataan Jokowi Akan Pulang Saat Pelantikan Prabowo : Bagus

Sebelumnya diberitakan, Tim Kuasa hukum PDI Perjuangan (PDIP) berharap agar PTUN tidak lakukan pembiaran. Mereka diketahui masih mempermasalahkan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU RI karena menerima Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Hal itu disampaikan Pimpinan Kuasa Hukum PDIP, Gayus Lumbun usai sidang pemeriksaan administrasi di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

"Mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat yaitu KPU, telah melaksanakan, atau KPU tidak melaksanakan, jadi ada pembiaran, maka kalau itu ditemukan dalam persidangan yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi," kata Gayus usai sidang.

Ia mengatakan, pihaknya memperkarakan KPU RI lantaran sebagai penyelenggara negara telah melakukan pengesahan Gibran sebagai cawapres.

“Kami juga tidak mencampuri proses berjalannya pemilu kita, yang memang harus melalui Bawaslu sebagai pengawas, tidak," tuturnya.

“Yang kami persoalkan itu penyelenggara itu telah melawan hukum atau tidak dengan mengesahkan, dengan menetapkan cawapres di pemilu ini," sambungnya.