Suara.com - Sebuah unggahan di platform YouTube memunculkan narasi bahwa Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, mendukung gugatan pendiri Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, terhadap Presiden Joko Widodo.
Dalam thumbnail dan judul video tersebut, tertulis pernyataan provokatif sebagai berikut: "GERINDRA DUKUNG HRS PENJARAKAN JKW".
Namun, apakah benar Prabowo Subianto dan Gerindra mendukung langkah Habib Rizieq untuk menuntut Presiden Jokowi?
Penjelasan Fakta
Mengutip penelusuran yang dilakukan oleh tim ANTARA, narasi dalam unggahan YouTube tersebut tidak sesuai dengan isi kontennya. Video tersebut sebenarnya hanya berisi cuplikan dari kanal YouTube pengamat politik Refly Harun, dengan judul "ISTANA PANIK?! MAKIN NYATA HUKUMAN BUAT JKW! HRS GANDENG PARA TOKOH GUGAT MULYONO!" yang diunggah pada 5 Oktober 2024.
Dalam video itu, Refly Harun membahas poin-poin gugatan perdata yang dilayangkan oleh Habib Rizieq terhadap Presiden Joko Widodo. Gugatan ini menilai bahwa Jokowi telah melakukan kebohongan publik sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden selama dua periode. Refly membuka diskusi dengan para subscribernya dengan membacakan komentar serta hasil voting mereka.
Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam video tersebut tidak ada pernyataan atau indikasi bahwa Prabowo Subianto mendukung langkah hukum yang ditempuh Habib Rizieq. Klaim bahwa Prabowo dan Partai Gerindra mendukung tuntutan tersebut hanya muncul dalam judul dan thumbnail video, bukan dalam kontennya.
Kesimpulan
Narasi yang menyatakan Prabowo Subianto mendukung upaya hukum Habib Rizieq terhadap Joko Widodo adalah tidak benar. Video yang diunggah di YouTube tidak memuat pernyataan atau dukungan dari Prabowo terkait gugatan tersebut. Unggahan tersebut menggunakan judul dan thumbnail yang tidak sesuai dengan konten sebenarnya, sehingga menyesatkan penonton.
Baca Juga: Romo Syafi'i Dipanggil Prabowo Ditanya Kesiapan Bakal Jarang Bertemu Keluarga
Para pengguna media sosial diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menerima informasi dan selalu memverifikasi kebenaran konten sebelum menyebarluaskannya.
Berita Terkait
-
Romo Syafi'i Dipanggil Prabowo Ditanya Kesiapan Bakal Jarang Bertemu Keluarga
-
Raffi Ahmad Blak-blakan usai Dipanggil Prabowo Subianto ke Kertanegara: Saya Diminta Membantu Beliau
-
Rekam Jejak Meutya Hafid: Vokal Kritik Keamanan Siber Kini Dilirik Jadi Calon Menkominfo
-
Prabowo Tunjuk Taufik Hidayat Jadi Wamenpora? Ini Kata Sang Legenda
-
Raffi Ahmad Turut Hadiri Pertemuan Calon Wamen di Kediaman Prabowo Subianto, Jadi Apa?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!