Mau Buat Kartu Kamu, RK Disebut Bakal Gunakan Cara Ahok Biar Kebijakannya Tak Salah Sasaran

Suara.com - Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut satu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), akan mengintegrasikan berbagai bantuan sosial dari Pemprov) DKI Jakarta ke satu program bernama Kartu Kamu. Dengan cara ini, maka penerima bantuan tak perlu memegang banyak kartu.

Juru Bicara Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Cheryl Tanzil, mengatakan adanya Kartu Kamu ini tidak akan menghilangkan program bantuan yang sudah ada. Malah, pasangan RIDO ingin menambah dua lagi bantuan sosial jika menang Pilkada DKI

"Jadi Kartu Kamu ini sebenarnya kumpulan dari kartu-kartu yang sudah ada di Jakarta misalnya, ada KJS, KJP Plus, juga Kartu Lansia dan lain sebagainya. Tapi kita tambahkan dua manfaat untuk dua kelompok rentahnya yaitu ada Kartu Yatim dan juga ada Kartu Pelayan Rumah Ibadah," ujar Cheryl di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Cheryl mengakui pemberian bantuan sosial di Jakarta kerap kali salah sasaran. Masyarakat yang tak memenui syarat justru malah menjadi penerima bantuan.

Sebaliknya, ada juga warga yang memenuhi syarat malah tak mendapatkan bantuan itu.

Menyiasati terjadinya salah sasatan dalam pemberian bantuan, Cheryl menyebut pasangan RIDO akan mengadopsi cara eks Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. 

"Sebagai pendatang baru di DKI, beliau sudah memetakan apa-apa saja keunggulan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dan itu semuanya akan dilanjutkan," jelasnya.

"Salah satunya misalnya gini, ketika di jaman Pak BTP, itu kan responsif, respons cepat ya. Dan kita ingat dulu itu balai kota terbuka untuk orang-orang yang datang mengeluhkan masalah dan aspirasinya," katanya menambahkan.

Selain aduan di Balai Kota, akan disediakan juga fasilitas pengaduan digital dengan memaksimalkan yang sudah ada seperti aplikasi Jakarta Kini (JAKI) dan kantor kelurahan-kecamatan. 

Baca Juga: 22 Tokoh Etnis Deklarasi Dukung Ridwan Kamil-Suswono, Optimis Menang Satu Putaran

Masyarakat yang memiliki persoalan terkait pemberian bantuan salah sasaran bisa mengadu dan akan segera ditindaklanjuti.

"Juga kita akan membuka digitalisasi whistleblower. Harapannya dengan ada pemantauan bersama dari seluruh masyarakat, kecurangan-kecurangan di level bawah itu bisa diantisipasi," pungkasnya.