Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut satu untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Ridwan Kamil-Suswono, memproklamirkan Jakarta menjadi wilayah satu agama, yaitu Islam. Narasi dalam unggahan tersebut berbunyi:
“Ridwan Kamil dan Suswono memproklamirkan satu agama Islam saja utk DKJ. Cagub dan Cawagub ini jelas2 bukan orang Indonesia, karena tidak terapkan Pancasila. Seharusnya mereka kampanye di Arab atau daerah Yaman, Hamas, Hisbullah, Houti”
Namun, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut terbukti tidak memiliki dasar.
Penjelasan Klarifikasi
Dalam unggahan di Instagram resminya, Ridwan Kamil dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa program "Maghrib Mengaji" yang ia bawa dalam kampanyenya adalah kelanjutan dari program yang sebelumnya dijalankan oleh mantan Gubernur Anies Baswedan. Program tersebut bertujuan untuk memberikan kegiatan positif bagi remaja agar terhindar dari kenakalan, seperti tawuran dan penyalahgunaan narkoba.
Ridwan Kamil juga menjelaskan bahwa ia mendukung keberagaman agama di Jakarta dan berjanji untuk membuat program serupa bagi agama-agama lain. Selain itu, ia berkomitmen untuk melanjutkan program-program dari Basuki Tjahaja Purnama yang bertujuan memberangkatkan marbot masjid untuk umrah dan haji, dan merencanakan program serupa untuk pemeluk agama lainnya.
Kritik Program Maghrib Mengaji
Menurut artikel yang dirilis oleh Tempo, peneliti dari The Indonesian Institute (TII), Felia Primaresti, sempat memberikan kritik terkait program Maghrib Mengaji karena dinilai eksklusif untuk masyarakat Muslim saja, sehingga tidak mencakup golongan masyarakat lainnya. Namun, tidak ada narasi dalam artikel tersebut yang menyatakan bahwa Ridwan Kamil memproklamirkan Jakarta sebagai wilayah dengan satu agama saja.
Kesimpulan
Klaim yang beredar di media sosial mengenai Ridwan Kamil-Suswono memproklamirkan Jakarta sebagai wilayah satu agama adalah tidak benar. Ridwan Kamil telah memberikan klarifikasi bahwa ia mendukung keberagaman agama dan berjanji untuk menciptakan program-program yang inklusif bagi semua agama di Jakarta.
Berita Terkait
-
Anak Abah Pindah Haluan? Survei Poltracking: Mayoritas Pendukung Anies Pilih RK-Suswono
-
Dibuka November 2024, 25hours Hotel Jakarta The Oddbird Hadirkan Kamar dengan Tema Menarik
-
Gugatan ke KPU soal Pencalonan Gibran Ditolak PTUN, Begini Reaksi PDIP
-
Menengok Aksi Kamisan Perdana di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
-
Survei Poltracking: Elektabilitas RK-Suswono di Jakarta Moncer, Pramono-Rano Masih Ketinggalan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO