Gugatan ke KPU soal Pencalonan Gibran Ditolak PTUN, Begini Reaksi PDIP

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menanggapi soal gugatan yang diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden tak diterima PTUN. 

Ia mengaku pihaknya menghormati adanya putusan PTUN tersebut. 

"Kami hormati putusan pengadilan atas gugatan kami," kata Ronny saat dikonfirmasi, Kamis (24/10/2024). 

Soal langkah ke depan, kata dia, PDIP akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. 

"Langkah selanjutnya dari partai, kami akan bermusyawarah terlebih dulu," ujarnya. 

Di lain sisi, Ronny mengaku belum membaca secara utuh adanya putusan dari PTUN tersebut. Sehingga pihaknya belum memberikan komentar lebih jauh. 

"Saya belum bisa memberikan komentar apapun karena belum menerima dan membaca secara lengkap putusan tersebut. Terutama soal pertimbangan majelis terkait gugatan kami. Itu saja dari saya," pungkasnya. 

Tolak Gugatan PDIP

Sebelumnya, PTUN Jakarta menolak gugatan yang diajukan PDIP terhadap KPU soal penetapan Gibran sebagai cawapres di Pilpres 2024. 

Baca Juga: Belum Digembleng di Akmil Magelang, Menteri-menteri Prabowo Sudah Tegang dan Doa Kencang, Apa Penyebabnya?

Hal itu disampaikan melalui putusan PTUN Jakarta dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT melalui e-court pada hari ini. 

"Dalam pokok perkara: Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 342 ribu," demikian dikutip dari laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Kamis.

Dalam perkara ini, penggugatnya adalah PDIP diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sedangkan pihak tergugat ialah KPU RI. 

"Memerintahkan tergugat untuk mencoret pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024," tulis gugatan pada perkara nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu.