Suara.com - Selama satu dekade kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menekankan pentingnya membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
Langkah ini dilakukan agar Indonesia dapat bersaing secara global, dengan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.
Salah satu program yang menjadi tonggak penting dalam upaya ini adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang ditujukan untuk memastikan pendidikan dapat diakses oleh masyarakat miskin dan rentan.
Dalam pidatonya saat menyampaikan Pengantar RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan di hadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jokowi menyatakan bahwa program Kartu Indonesia Pintar telah memberikan bantuan pendidikan kepada sekitar 20 juta siswa setiap tahun.
Program ini hadir untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada anak-anak Indonesia, dari tingkat SD hingga SMA/SMK, agar bisa menyelesaikan pendidikan mereka tanpa kendala finansial.
"Kami ingin semua anak dapat bersekolah dengan baik. Anak-anak yang putus sekolah dapat melanjutkan melalui paket A, B, dan C. Dan yang lainnya diberikan bantuan agar dari SD hingga SMA/K, semua bisa membiayai sekolah dengan KIP," kata Jokowi di Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (16/8/2024).
Tak hanya berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, pemerintah juga mengalokasikan bantuan untuk mahasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan program Bidik Misi.
Sebanyak 1,5 juta mahasiswa telah menerima manfaat ini, termasuk beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang sudah diberikan kepada sekitar 45 ribu penerima.
Anggaran untuk KIP Kuliah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2020, anggaran untuk program ini mencapai Rp3,7 triliun dengan penerima sebanyak 552.706 orang.
Baca Juga: Daerah Otonomi Baru, Upaya Jokowi Menjawab Persoalan Sosial di Tanah Papua
Seiring berjalannya waktu, alokasi dana terus bertambah, dengan anggaran pada tahun 2024 mencapai Rp 13,9 triliun yang disalurkan kepada 985.577 mahasiswa. Bantuan biaya kuliah ini juga disesuaikan berdasarkan akreditasi program studi (prodi), mulai dari Rp 2,4 juta hingga Rp12 juta, tergantung tingkat akreditasi prodi yang diambil oleh penerima.
Pada kesempatan di Kabupaten Banyumas, Presiden Jokowi membagikan 3.317 Kartu Indonesia Pintar kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA/SMK, dan kejar paket A, B, dan C. Presiden juga menekankan agar bantuan ini digunakan secara bijak untuk kepentingan sekolah.
"Janjian kita, kalau uang di kartu dipakai beli pulsa akan dicabut. Untuk keperluan sekolah, tidak untuk yang lain,” ujar Jokowi saat acara tersebut.
Selain itu, Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan menambah anggaran KIP jika ada kelebihan anggaran di tahun-tahun mendatang, sebagai upaya berkelanjutan untuk memperkuat sektor pendidikan di Indonesia.
"Anak-anak harus belajar dengan baik, karena persaingan ke depan, dalam 10-30 tahun mendatang, akan semakin ketat," tegas Jokowi.
Program Kartu Indonesia Pintar mencerminkan komitmen Jokowi untuk membangun SDM Indonesia yang lebih baik. Dengan alokasi Rp113 triliun selama 10 tahun, pemerintah telah membantu 20 juta siswa di seluruh jenjang pendidikan, dari SD hingga SMA/SMK.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 6 Shio Ini Diramal Paling Beruntung dan Makmur Pada 11 Desember 2025, Cek Kamu Salah Satunya?
- Kode Redeem FC Mobile 10 Desember 2025: Siap Klaim Nedved dan Gems Melimpah untuk Player F2P
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
Misteri Sekeluarga Tewas di Tol Tegal: Mesin Mati AC Nyala, Pengemudi Sempat Tolak Bantuan Medis
-
Marak Kepala Daerah Kena OTT, Golkar Serukan Evaluasi Total Sistem Seleksi Pemimpin
-
Revolusi Digital GM FKPPI: Kaderisasi Kini Berbasis AI, Fokus Cetak Kualitas
-
Genangan Air di Jeruk Purut Bikin Transjakarta Rute 6T Dialihkan, Cek Titik yang Tak Disinggahi
-
Wacana Penunjukan Langsung Dinilai Tak Demokratis, FPIR: Bahaya Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden
-
Hujan Deras Jumat Sore, Warga Pela Mampang Dikepung Banjir, Ketinggian Air Ada yang Mencapai 60 Cm
-
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan Resmi Go Live Nasional Penjaminan Dugaan KK/PAK di Aplikasi
-
Praktik Lancung 8 ASN Kemnaker: Agen Izin TKA Diperas Rp135 Miliar Vespa dan Innova Jadi Syarat
-
Kok Bisa Hiu Tutul Sering 'Nyasar' ke Pantai Indonesia? Ternyata Ini Alasannya!
-
Tragedi Sungai Lusi: 5 Santriwati Penghafal Alquran di Blora Ditemukan Tak Bernyawa