Kasus Dana Hibah Pokmas, KPK Kembali Panggil Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap eks Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode 2019-2024, Kusnadi (K) pada hari ini.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama K (Kusnadi)," kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (6/11/2024).

Kusnadi diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas)dari APBD Provinsi Jatim Tahun anggaran 2021-2022.

"Menjadwalkan pemeriksaan terkait dugaan TPK terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim tahun anggaran 2021– 2022," ujar Budi.

Sebelumnya, Kusnadi sempat mangkir pada pemeriksaan yang dijadwalkan Senin (21/10/2024). Saat itu dia beralasan sedang menjalani perobatan kemoterapi.

"Saksi meminta penjadwalan ulang pemeriksaan karena sedang persiapan kemoterapi," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, Senin (21/10/2024).

Diketahui, KPK menetapkan 21 tersangka dalam kasus dugaan suap pokok pikiran (Pokir) terkait alokasi dana hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan dari 21 tersangka, empat di antaranya diduga menjadi penerima suap sementara 17 orang lainnya diduga memberikan suap.

“Empat tersangka penerima. Tiga orang merupakan penyelenggara negara sementara satu lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara,” kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (12/7/2024).

Baca Juga: Sambangi KPK, Maruarar Sirait Minta Bantu Sistem Cegah Korupsi di PKP

Dari 17 tersangka pemberi suap, 15 orang di antaranya berasal dari kalangan swasta sementara dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

“Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tersangka, akan disampaikan kepada teman-teman media pada waktunya bilamana penyidikan telah dinyatakan cukup,” ujar Tessa.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara suap yang menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.