Suara.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur 2024 perlu mendapatkan atensi khusus termasuk terkait isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Hal itu disampaikan Bima dalam paparannya di Rapat Kerja Komisi II bersama Mendagri, PJ Gubernur dan Wali Kota dan Bupati di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).
"Keempat yang sekarang kita fokuskan ada juga netralitas ASN kami berkeliling ke setiap provinsi bersama dengan Bawaslu kemarin ke Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Bima.
Menurut Bima, dua daerah tersebut memang memiliki dinamika tersendiri dalam Pilkada Serentak 2024. Pasalnya sudah ada aduan masuk terutama soal netralitas ASN yakni kepala daerah.
"Ini memang dua daerah ada dinamika tersendiri berdasarkan aduan yang masuk terkait netralitas ASN termasuk juga kepala desa," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, dua daerah tersebut harus menjadi atensi khusus. Termasuk juga jadi perhatian atau sorotan Komisi II DPR RI.
"Ini yang saya kira mendapatkan atensi dari rekan rekan Komisi II. Kami sampaikan juga ada sanksi hukum yang bisa diterapkan dari Kemendagri," pungkasnya.
Pilkada Jawa Tengah 2024 diikuti dua pasangan calon yakni: Paslon nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi. Dan paslon nomor urut 2 Ahmad Luthfi-Taj Yasin.
Sementara Pilkada Jawa Timur 2024 diikuti tiga pasangan calon yakni:
Baca Juga: Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada
Paslon nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim (LUMAN). Paslon nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak. Dan paslon nomor urut 3 Tri Rismaharini (Risma)-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).
Berita Terkait
-
Jelang Pilkada 2024, Wamendagri Bima Arya Ingatkan ASN untuk Bersikap Netral
-
Sikap Tak Netral Prabowo di Pilkada Jateng Dinilai Rusak Demokrasi, Bisa Dicontoh ASN dan Aparat Hukum
-
Rocky Gerung Sebut Endorse Prabowo untuk Luthfi-Taj Yasin Tak akan Mempan: KIM Plus Sudah Lemah
-
Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Masa Pilkada
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan