Suara.com - Ujaran kebencian mulai marak bermunculan pada musim pilkada serentak ini. Apalagi di pilkada serentak 2024 ini, tokoh-tokoh perempuan mulai bermunculan untuk ikut bertarung menjadi pemimpinan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
Berdasarkan hasil riset antara Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) ujaran kebencian ke kelompok minoritas meningkat di platform Tiktok baik di konten maupun komentarnya. Dari 5 daerah yang menjadi target penelitian, salah satunya di provinsi Nusa Tenggara Barat, ujaran kebencian yang terpantau terbagi menjadi dua narasi.
Yang pertama adalah narasi kebencian terhadap persekongkolan koalisi politik antara dua mantan gubernur Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dan Dr. Zulkieflimansyah. Sedangkan narasi lain adalah kebencian terhadap calon gubernur perempuan Sitti Rohmi Djalilah, yang juga merupakan kakak kandung dari TGB.
“Di beberapa video terkait Pilkada NTB, kami menemukan komentar-komentar yang menyudutkan perempuan yang tidak pantas menjadi pemimpin,” ujar co-director MDDRH Ika Idris dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu.
Terkat hal ini, Guru Besar UIN Mataram, Prof. Atun Wardatun mengatakan ujaran kebencian ini sangat tidak dibolehkan dalam ajaran agama. Selain itu, ujaran kebencian juga akan membuat objek tersebut menjadi orang yang tidak baik di mata orang lain.
"Apakah benar atau tidak. Misalnya karena dia perempuan ya memang benar perempuan, tapi kita tidak boleh memandang rendah dari yang lain," katanya kepada Suara.com, Rabu (13/11/2024).
Sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk beragama islam seharusnya memberikan contoh politik yang santun. Namun jika masih terjadi maka hal ini dinilai belum dewasa dalam berpolitik.
"Artinya kita boleh berkompetisi tetapi Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan," katanya.
Ia mengatakan, terutama kepada calon pemimpin perempuan ini salah satunya faktornya karena patriarki masih sangat kuat. Sistem patriarki ini tidak saja di NTB melainkan masih terjadi di Indonesia.
Baca Juga: RK Blusukan ke Jakarta Utara, Warga Curhat Kurang Bantuan untuk Nelayan Hingga Air Bersih
"Itu sudah berakar kuat. Kalau dikatakan itu masih ada ya masih ada di bagian negara bagian manapun tidak saja di NTB," katanya.
Patriarki Masih Kuat
Akar-akar patriarki yang masih berkembang saat ini biasanya disebabkan misalnya oleh pendidikan yang belum tinggi. Selain itu, wawasan keberagaman yang belum luas sehingga belum memiliki kesadaran.
"Kondisi ibu Rohmi dan pasangan calon perempuan lainnya dihadapi lebih berat daripada laki-laki," katanya.
Para calon pemimpin perempuan harus juga menghadapi misoginis yang ada di tengah masyarakat. Karena perempuan juga maju sebagai salah satu kandidat pada kontestasi pilkada saat ini dari tingkat provinsi hingga kabupaten
"Tidak bisa dinafikan pandangan mendeskreditkan perempuan itu masih banyak di level masyarakat kita. Ada level masyarakat yang tidak tahu. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu dan terefleksikan perilakunya," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG