Antara Koalisi Dan Patriarki di Pilkada NTB, Ujaran Kebencian Bermunculan Sudutkan Perempuan

Perjuangan tentang kesetaraan ini masih menjadi pekerjaan rumah. Karena kesetaraan bukan saja tentang jenis kelamin melainkan juga untuk hal-hal yang lainnya termasuk kesempatan.

"Jadi tidak fokus pada jenis kelamin saja tetapi sekarang juga ada GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)," katanya.

Namun pada pilkada serentak tahun ini sudah ada kemajuan jika dibandingkan dengan kontestasi politik tahun-tahun sebelumnya terutama dalam hal keterlibatan perempuan.

Dimana periode sebelumnya keterlibatan perempuan di NTB untuk maju menjadi calon pemimpin baik di posisi nomor satu atau dua masih sangat minim.

"Pada zaman sebelumnya ini tidak banyak kan. Tahun 2018 itu tidak sebanyak ini kontestan perempuan. Sekarang ini kita sudah lebih banyak dan ini kita akui sudah ada kemajuan," ungkapnya.

Meksi sudah ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang muncul, NTB masih disebut krisis kepemimpinan perempuan. Hal ini dilihat dari kuota sebesar 30 persen itu belum bisa dipenuhi di level legislatif.

"Harusnya 50 : 50 idealnya. Kenapa harus begitu penduduk karena 49 persen perempuan dan 51 persen laki-laki. Artinya hampir seimbang," katanya.

Berbeda halnya untuk tingkat partisipasi kuliah atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketertarikan perempuan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lebih banyak jika dibandingkan. laki-laki di Indonesia.

 "Ini kalau laki-laki tetap mempertahankan maskulinitinya tidak melakukan fastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan maka akan terancam status Quo-nya," tegasnya Prof. Atun.

Baca Juga: RK Blusukan ke Jakarta Utara, Warga Curhat Kurang Bantuan untuk Nelayan Hingga Air Bersih

Ke depan diharapkan perempuan bisa terlibat aktif dan diberikan akses yang sama dengan yang lain baik. Pemimpin yang terpilih nanti bisa menjadikan daerah ini lebih baik dari ke depannya.

"Amanah undang-undang dan amanah posisi jabatannya. Memberikan kesempatan dan hak untuk yang sudah ada dalam undang-undang siapa pun rakyat mereka. IPM itu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Ketiganya ini mereka berikan kepada siapapun berdasarkan data," ungkapnya.

Kontributor Buniamin