Suara.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK) berencana memberikan subsidi bagi warga yang masih membeli air bersih dalam jeriken. Menurutnya, biaya lebih yang ditanggung mereka menjadi tanggung jawab pemerintah.
Hal ini disampaikannya dalam debat ketiga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (18/11/2024) malam. Menurut RK, harga air jeriken dan dari jaringan PAM bedanya bisa mencapai dua kali lipat.
Sementara, jangkauan jaringan air bersih di Jakarta sampai saat ini baru mencapai 67 persen.
“Untuk wilayah yang belum ada pipanya, pasangan RIDO menawarkan inovasi jangka pendek berupa subsidi selisih harga PAM dan jeriken," ujar RK.
"Banyak warga yang membeli air bersih di jeriken yang harganya mencapai dua kali lipat. Ini selisihnya akan kami subsidi sampai pipanya jadi. Pemerintah harus hadir, terutama bagi kelompok yang lemah,” lanjutnya.
RK menjelaskan, sebenarnya Jakarta sudah memiliki pasokan air baku yang cukup untuk seluruh wilayah. Sisanya tinggal Pemprov DKI melalui PAM Jaya mengelola air tersebut.
"Mantan menteri PUPR, Pak Basuki, pernah menyampaikan bahwa waduk Jatiluhur cukup untuk mensuplai air minum untuk Jakarta. Tinggal perlu pipanisasi, distribusi yang dimaksimalkan,” pungkasnya.
Debat Pamungkas
Diketahui, debat ketiga Pilkada DKI menjadi ajang adu gagasan tiga Pasangan Cagub-Cawagub Pilkada DKI, yakni Ridwan Kamil-Suswono, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan Pramono Anung-Rano Karno. Debat pamungkas menuju hari pencoblosan 27 November ini mengangkat tema Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim.
Sama seperti sebelumnya, debat ini masih terdiri dari enam segmen. Tiap paslon diberi waktu dua sampai empat menit untuk menjawab sesuai segmen.
Terdapat enam subtema dalam debat ketiga ini, yakni penanganan banjir; penataan pemukiman; penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan; pengelolaan sampah; ketersediaan air bersih; kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.
Bedanya, pada debat kali ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menayangkan video berdurasi singkat yang menampilkan warga bertanya kepada paslon saat debat berlangsung. Video yang ditampilkan juga sudah diseleksi oleh panelis.
Meski terdapat format baru, durasi debat ketiga tetap berlangsung sama dan tidak ada perubahan, yaitu 150 menit.
Berita Terkait
-
Debat Panas! Ridwan Kamil vs Pramono Anung Soal Program Rumah 4 Lantai Anies
-
Dicecar Soal Rencana Pindahkan Balai Kota ke Jakarta Utara, RK: Kalau Ada yang Tertawakan Imajinasi, Lihat IKN
-
Sengit! Tiga Cagub Saling Adu Gagasan di Debat Final Pilkada Jakarta 2024
-
Sebut Indonesia Bakal Hadapi Resesi Berat di 2025-2030, Dharma Pongrekun: Perlu Sistem Ekonomi Adil Getuk Tular Adab
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional