Suara.com - Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyambut positif soal dukungan dari Anies Baswedan terhadap pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Hasto menyebut Anies memiliki kesamaan nasib dengan partai lambang banteng itu.
Selama masa Pilkada serentak 2024, khususnya setelah Pilpres, Hasto mengaku menjalin komunikasi yang cukup intens dengan Anies. Eks Gubernur DKI Jakarta itu disebutnya merasa adanya upaya merusak proses demokrasi.
"Ketika praktik-praktik yang intimidatif dibiarkan, praktik penggunaan sumber daya negara itu dibiarkan, yang menciptakan persaingan yang tidak adil," ujar Hasto di DPP PDIP, Rabu (20/11/2024).
"Bahkan kemudian penindasan di dalam sistem demokrasi oleh orang-orang tertentu, keluarga tertentu, maka ini kemudian memunculkan suatu arus balik perlawanan. Jadi, itulah komunikasi yang kami lakukan dengan Mas Anies Baswedan," lanjutnya.
Menurut Hasto, Anies juga merasakan demokrasi Indonesia kini berhadapan dengan otoritarianisme yang berwajah populis. Sehingga, Hasto mengungkap pihaknya tak mau membiarkan praktik persaingan demokrasi yang tak adil tersebut.
"Karena itulah kerja sama ini akan terus dilakukan dan inilah yang menjadi bagian dari arus balik ketika begitu banyak elemen elemen dari masyarakat yang merespons untuk menyelamatkan demokrasi," tutur Hasto.
Di satu sisi, Hasto juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh para relawan Anies pada Pramono-Rano. Hasto menyimpulkan hal ini menjadi satu gerakan kerakyatan bersama.
"Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari relawan, di Jakarta, secara khusus dukungan dari anak Abah. Ini mencerminkan bahwa kami menghadapi satu kekuatan yang anti demokrasi, yang ingin mengikari bahwa negara kita ini berbentuk republik, bukan kerajaan, di dalam praktiknya," pungkasnya.
Baca Juga: Jelang Hari Pencoblosan Pilkada Serentak 2024, Gibran Beri Pesan Begini untuk Kepala Daerah
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO