Program Penanggulangan Banjir Jadi Bagian Fokus DPRD DKI Jakarta

Suara.com - Penanganan banjir membutuhkan keseriusan semua pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah. Pada 2024, anggaran untuk penanganan banjir mencapai Rp2,8 triliun, yaitu sekitar 4 persen dari total belanja daerah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino menuturkan, anggaran penanganan banjir diarahkan pada program prioritas, seperti program normalisasi sungai, pengerukan saluran, pembangunan waduk, hingga pengelolaan kolam retensi.

"Normalisasi sungai seperti Ciliwung dan Kanal Banjir Timur adalah solusi strategis. Kerja sama dengan pemerintah pusat juga sangat penting untuk menyukseskan proyek ini,” kata Wibi, beberapa waktu lalu.

Penanganan banjir di Jakarta tidak hanya terpaku pada normalisasi sungai. Program lain, seperti pengerukan rutin, pembangunan waduk, serta pengelolaan kolam retensi, terus dilakukan.

Waduk-waduk besar seperti Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Waduk Sunter, berfungsi untuk menampung air hujan, sekaligus mengurangi limpasan dari pemukiman.

Selain itu, sistem pompa air yang jumlahnya mencapai 200 unit juga memainkan peran vital. Pompa-pompa ini disebar di titik-titik strategis untuk mempercepat aliran air ke sungai atau laut, sehingga banjir bisa diminimalkan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran sentral dalam penanganan banjir yang mencakup empat tahapan utama. Pertama, Mitigasi Bencana: pemetaan wilayah rawan banjir, edukasi masyarakat, dan pemasangan sistem peringatan dini.

Kedua, Kesiapsiagaan: sosialisasi langkah-langkah menghadapi banjir, termasuk simulasi evakuasi. Ketiga, Tanggap Darurat: evakuasi warga terdampak, pendirian posko darurat, dan koordinasi lintas instansi.

Terakhir, Pemulihan Pasca Banjir: Rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan sosial ekonomi.

Baca Juga: Rp10 Ribu per Porsi Kurang, DPRD DKI Kaji Penambahan Anggaran Program MBG Prabowo

“Kolaborasi lintas instansi, seperti dengan dinas SDA, lingkungan hidup, TNI, dan masyarakat, menjadi kunci dalam mengatasi bencana banjir,” kata Wibi.

Selain infrastruktur, pentingnya partisipasi masyarakat. Edukasi publik tentang penyebab dan dampak banjir terus digalakkan melalui kampanye seperti "Jakarta Bebas Sampah" dan "Hari Bebas Plastik".

Program gotong royong, seperti membersihkan saluran air, lanjut dia, menjadi agenda rutin pemerintah bersama warga.

Selain itu, masyarakat diajak memanfaatkan teknologi sederhana, seperti membuat kompos dari sampah organik dan membangun taman resapan di pekarangan rumah.

"Banjir adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik,” tambah Wibi.

Selain itu, perlu penguatan kapasitas aparatur, termasuk pelatihan teknis dan penggunaan teknologi modern seperti Geographic Information System (GIS) untuk memetakan wilayah rawan banjir.

Sistem manajemen data dan peringatan dini juga harus diperkuat agar respons terhadap banjir lebih cepat dan efektif.

"Dengan data yang akurat, kita tahu mana wilayah prioritas yang harus segera ditangani,” kata Wibi.

Ia berharap, dengan langkah-langkah strategis ini, Jakarta bisa mengurangi intensitas dan durasi banjir, serta melibatkan masyarakat dari segala usia dalam upaya menjaga lingkungan.

Program edukasi bahkan sudah mulai menyasar anak-anak usia dini melalui kerja sama dengan PAUD dan sekolah.

“Kesadaran lingkungan harus ditanamkan sejak kecil. Harapannya, generasi mendatang akan lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu menjaga kota dari bencana,” tutup Wibi.

Penanganan banjir di Jakarta bukan hanya ditentukan pembangunan infrastruktur, melainkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan kota yang lebih tangguh.

Sinergi Antara SKPD Terkait
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Alwi Moehamad Ali menegaskan komitmen mendukung program penanganan banjir di ibukota.

Sinergi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.

Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah percepatan pembangunan Waduk Ciawi dan Sukamahi.

"Proyek ini terbukti efektif dalam mengurangi intensitas banjir yang kerap melanda Jakarta," ujar Alwi.

Selain itu, Komisi D mendorong Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan sumur resapan. Memastikan sumur-sumur tersebut berfungsi optimal tanpa mengganggu kenyamanan pengguna jalan sangat penting.

"Pembangunan embung dan saluran air seperti gorong-gorong juga harus terus ditingkatkan agar banjir dapat tertangani secara menyeluruh," tambah dia.

Kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, sangat diperlukan.

“Kerja sama ini harus terus dipupuk untuk menyukseskan program penanggulangan banjir dan kemacetan di Jakarta,” tegas dia.

Intensitas Hujan Akhir Tahun
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mendorong agar Pemprov mengupayakan optimalisasi penanganan dan pencegahan banjir di Jakarta. Pasalnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BNKG) memprediksi pada awal Desember terjadi musim hujan.

Yuke mengatakan, genangan dan banjir yang terjadi di beberapa titik di Jakarta disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Selain itu, fenomena supermoon juga menjadi salah satu penyebab banjir rob di wilayah pesisir.

“Ini kan biasanya di bulan-bulan terakhir ini kita cuaca semuanya karena alam,” kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Ia berharap, Pemprov DKI memitigasi dan antisipasi bencana sejak jauh hari. Sehingga dampak dari musim hujan di akhir tahun ini tidak menyebabkan bencana.

Peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini bisa menjadi salah satu indikator efektifnya pelaksanaan suatu kebijakan dan perencanaan.

“Dan memang masih banyak sebetulnya yang belum juga selesai, termasuk juga tanggul dan normalisasi sungai yang memang belum selesai, itu kan pasti berpengaruh,” tutur Yuke.

Ia juga mendorong Pemprov DKI agar mengoptimalkan pembersihan saluran yang tersumbat serta mengeruk sungai-sungai yang dangkal. Selain itu, komunikasi lintas instansi perlu ditingkatkan lagi, sehingga pembenahan Jakarta bisa lebih optimal.