Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati menilai, anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 10 ribu per porsi bukan dilakukan secara sembarangan. Menurutnya, hal itu dilakukan usai sebelumnya telah diuji coba.
"Memang itu sudah dilakukan dengan due diligence, sudah dilakukan dengan uji coba dan memang sudah sesuai dengan hasil. Jadi bukan sesuatu yang dilakukan tanpa adanya uji coba terlebih dahulu," kata Rahayu Saraswati ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
Ia mengatakan, anggaran dengan nilai Rp 10 ribu perporsi tersebut akan dilakukan untuk wilayah pulau Jawa dan sekitarnya.
"Tapi itu untuk Jawa dan sekitar, belum untuk yang di daerah-daerah lain. Jadi nanti akan disesuaikan sesuai dengan harga bahan pokok yang di sana kira-kira," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rata-rata minimum anggaran program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil yakni sebesar Rp 10 ribu per hari. Hal itu disampaikan Prabowo bersamaan dengan pengumuman kenaikkan upah minimum nasional 2025.
Prabowo bercerita, dirinya turut menyampaikan perihal program makan bergizi gratis kepada pimpinan buruh saat bertemu membahas perihal kenaikkan upah minimum 2025. Menurut Prabowo, program unggulan pemerintahannya tersebut merupakan tambahan kesejahteraan untuk buruh.
"Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan, saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak," kata Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Selanjutnya, Prabowo menyampaikan rincian anggaran program tersebut untuk setiap anak atau ibu hamil per harinya, yaitu Rp 10.000. Menurut Prabowo, anggaran tersebut cukup untuk memberikan makanan bermutu dan bergizi untuk anak dan ibu hamil di daerah-daerah.
"Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu Rp 10.000 per hari, kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.
Baca Juga: Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10 Ribu Per Porsi, Istana Sebut Sudah Layak
"Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil-desil bawah itu kita perkirakan anaknya rata-rata 3 sampai 4 berarti setiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp 30 ribu rupiah per hari, ini kalau satu bulan ini bisa Rp 2,7 juta," beber Prabowo.
Menurut Prabowo bila semua bantuan mulai dari bantuan sosial, perlindungan sosial, termasuk PKH dan bantuan sosial pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, maka sudah sangat maksimal pada saat ini.
Berita Terkait
-
Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10 Ribu Per Porsi, Istana Sebut Sudah Layak
-
Prabowo Sebut Anggaran Rata-rata Makan Bergizi Gratis Rp 10.000 Per Hari: Untuk Daerah Cukup Bermutu
-
Curhat Program Makan Bergizi Gratis Diejek, Prabowo Mohon Kepercayaan kepada Para Guru
-
Kawal Program Makan Bergizi Gratis, BGN Tempatkan Ahli Gizi di Seluruh Indonesia
-
Mengintip Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Lingkungan Sekolah Lanud Halim Perdanakusuma
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es
-
Jakarta Siaga Cuaca Ekstrem Besok, Pramono Anung Kebut Pengerukan Kali dan Modifikasi Cuaca
-
Tolak Wacana Menteri Kepolisian, Kapolri: Lebih Baik Saya Jadi Petani
-
Bikin Heboh di Sidang Tipikor, Eks Wamenaker Noel Minta Hukuman Mati
-
KUHP Bukan Kitab Suci, Wamen Hukum Siap Pasang Badan Jelaskan Pasal yang Digugat ke MK