DPRD DKI Jakarta Dorong Inovasi dan Peran Masyarakat Menanggulangi Kebakaran

Setiap ASN di Jakarta Selatan harus memiliki APAR. Dilanjutkan sampai pengusaha restoran, kemudian pengusaha laundry kiloan dan seterusnya. Sampai saat ini, kepemilikan APAR hampir merata tanpa dibiayai lewat APBD.

Dinas Gulkarmat juga harus mengaktifkan kembali relawan kebakaran di berbagai wilayah. Untuk itu, Komisi A mendorong Pemprov DKI Jakarta agar memberikan supporting system untuk relawan kebakaran. Baik dukungan pelatihan hingga insentif.

Di sisi lain, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan memastikan, terus meningkatkan response time penanggulangan kebakaran. Seperti memperbanyak pos pemadam kebakaran, sumber daya manusia, dan mobil pemadam di setiap kelurahan.

Upaya Dinas Gulkarmat itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran. Di antaranya, setiap kelurahan harus memiliki satu pos pemadam kebakaran.

"Kalau di Perda-nya (peraturan daerah) kan ada 267 kelurahan, 1 kelurahan, 1 pos pemadam kebakaran. Nah kita baru ada 170, jadi masih jauh dari target yang harusnya untuk mengejar response time," kata dia.

Tahun 2025, Dinas Gulkarmat menargetkan penambahan 5 pos pemadam kebakaran di sejumlah wilayah. Penambahan pos pemadam kebakaran ini akan diikuti dengan menambah unit kendaraan pemadam kebakaran.

"Usulkan untuk 2025 ini, mobil pompanya dulu deh yang prioritaskan, ada 25 unit mobil pompa," ungkap Satriadi.

Hasil Reses

Dalam Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Perdana Pimpinan dan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, juga terungkap perihal penanganan kebakaran. Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah dan Basri Baco.

Baca Juga: Kebakaran Hanguskan Rumah WNI di Tawau Malaysia, Konsulat RI Sigap Berikan Bantuan

Anggota DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi membacakan kompilasi hasil kegiatan Reses perdana yang telah dilaksanakan pada awal November 2024.

Satu di antara hal spesifik yang harus segera ditangani penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) sebagai upaya mitigasi kebakaran di sejumlah titik. Khususnya wilayah rawan kebakaran.

“APAR dan Hydrant Air di beberapa titik di Jakarta, seperti di Jalan Tebet Utara I, Jalan Anggrek Raya, Jalan Cipinang Besar Selatan, Jalan mampang Prapatan, Cawang Kramat Jati dan wilayah lainnya di Jakarta,” ungkap Ghozi.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi dalam pembahasan anggaran tahun 2025 di Grand Cempaka Resort and Convention, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (20/11), meminta Dinas Gulkarmat membangun Pos Pemadam di Kelurahan Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat.

Pasalnya, Duri Utara merupakan salah satu wilayah rawan kebakaran. Bahkan, Tambora menjadi langganan amukan si jago merah. Dinas Gulkarmat diharapkan segera berkoordinasi dengan PT KAI yang punya lahan di wilayah Tambora.

Lokasi dimaksud bisa digunakan untuk memposisikan mobil pemadam kebakaran. “Kami sudah koordinasi dengan lurah dan camat sekitar, ada lahan punya KAI. Mohon bantuan dan atensi agar bisa dijembatani lahan tersebut bisa dipergunakan atau bisa disewa,” ucap Hilda.

Menurut Hilda, idealnya Pos Pemadam Kebakaran ada di setiap kelurahan dan kecamatan. “Jakarta, jumlah Pos Pemadam ada 170. Sementara (Jakarta) ada 267 kelurahan dan 44 kecamatan,” tutur Hilda.