Suara.com - Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Rano Karno merespons langkah tim hukum pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Tim hukum Ridwan-Suswono atau RIDO sebelumnya melaporkan KPU Jakarta ke DKPP buntut minimnya tingkat partisipasi pemilih.
Berdasarkan data KPU RI, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta hanya mencapai 57,6 persen.
Rano Karno alias Doel lantas membandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sumatera Utara yang lebih rendah, yakni sebesar 55,6 persen.
Ia membandingkan hal tersebut karena tim pemenangan RIDO selain melaporkan KPU Jakarta ke DKPP juga menuntut agar Pilkada Jakarta dilakukan pemungutan suara ulang.
"Sumut lebih rendah dari Jakarta, apa kita mau ulang lagi Sumut?," kata Doel saat ditemui di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).
Di Pilkada Sumatera Utara diketahui berdasar hasil hitung cepat dan real count pasangan Bobby Nasution-Surya unggul dari Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.
Bobby-Surya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, gabungan partai politik yang juga mengusung RIDO di Pilkada Jakarta.
Sedangkan Edy-Hasan diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Partai politik berlogo banteng moncong putih itu yang juga mengusung pasangan Pramono-Rano di Pilkada Jakarta.
Baca Juga: Rano Karno Sebut Masyarakat Sudah Capek dengan Politik: Udah Dah, Satu Putaran
Alih-alih meributkan persoalan minimnya tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta, Doe meminta kubu RIDO untuk menghormati proses rekapitulasi suara tingkat provinsi yang digelar KPU Jakarta pada hari ini.
"Udah tunggu aja lah. Jadi kita nggak usah bertangkar, nggak usah ribut. Kita ikutin saja regulasi seperti apa," tuturnya.
Sebagaimana diketahui berdasar hasil rekapitulasi suara di tingkat kabupaten/kota, Pramono-Rano unggul dari pasangan nomor urut 1 Ridwan-Suswono dan nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Pramono-Rano unggul dengan mengantongi suara sebesar 2.183.239. Sedangkan Ridwan-Suswono hanya memperoleh suara sebesar 1.718.160 dan Dharma-Kun sebanyak 459.230 suara.
Berita Terkait
-
Rano Karno Sebut Masyarakat Sudah Capek dengan Politik: Udah Dah, Satu Putaran
-
KPU Jakarta Akui Partisipasi Pemilih Hanya 58 Persen pada Pilkada 2024
-
Prof Jimly Dukung RK-Suswono Gugat ke MK: Tunjukkan Pada Sejarah, Ada yang Tak Beres
-
KPU DKI Berharap Rekapitulasi Tingkat Provinsi Tak Banyak Berubah
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
-
Hasil Drawing Play Off Piala Dunia 2026: Timnas Italia Ditantang Irlandia Utara!
-
Pengungsi Gunung Semeru "Dihantui" Gangguan Kesehatan, Stok Obat Menipis!
-
Menkeu Purbaya Lagi Gacor, Tapi APBN Tekor
Terkini
-
Buntut Putusan MK, Polri Tarik Irjen Argo Yuwono dari Kementerian UMKM, Ratusan Pati Lain Menyusul?
-
Halim Kalla Diperiksa 9 Jam Terkait Korupsi PLTU Mangkrak Rp1,35 Triliun
-
Cegah Lonjakan Harga Jelang Nataru, Prabowo Minta Ganti Menu MBG dengan Daging dan Telur Puyuh
-
Cegah Inflasi Akibat MBG, Pemerintah Rencanakan Pembangunan Peternakan dan Lahan Pertanian Baru
-
Remaja Perempuan Usia 15-24 Tahun Paling Rentan Jadi Korban Kekerasan Digital, Kenapa?
-
Vonis Tiga Mantan Bos, Hakim Nyatakan Kerugian Kasus Korupsi ASDP Rp1,25 Triliun
-
Selain Chromebook, KPK Sebut Nadiem Makarim dan Stafsusnya Calon Tersangka Kasus Google Cloud
-
Bikin Geger Tambora, Begal Sadis Ternyata Sudah Beraksi 28 Kali, Motor Tetangga Pun Disikat
-
Ketum Joman 'Kuliti' Isu Ijazah Jokowi: Ini Bukti Forensik Digital, Roy Suryo Kena UU ITE!
-
Korupsi Taspen Rugi Rp1 T, Kenapa KPK Cuma Pamer Rp883 M? Ini Jawabannya